NasDem Bantah Sudirman Said Soal Kabar PKS Dijegal Untuk Keluar dari Koalisi Perubahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem membantah pernyataan Juru Bicara Capres Anies Baswedan, Sudirman Said yang menyebut adanya kabar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dijegal agar keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 

"Enggak lah (kabar PKS dijegal keluar koalisi perubahan)," kata Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada Kamis (8/6/2023).

Sahroni mengatakan isu penjegalan tersebut dibuat hanya membuat berbagai pihak takut berkoalisi dengan koalisi perubahan.

Harapannya, koalisi yang beranggotakan PKS, Demokrat dan NasDem itu bisa pecah.

"Itu kan sebuah isu yang dibuat supaya orang takut dengan berkoalisi atau pengen koalisi ini pecah misalnya. Itu kan upaya saja, namanya usaha masing-masing," jelasnya.

Lebih lanjut, Sahroni memastikan koalisi perubahan solid untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang.

"Tapi saya yakin soliditas semua calon-calon dan semua partai pasti mereka punya strategi berbeda-beda," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Isu narasi penjegalan yang menerpa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan disebut mulai terasa. 

Hal itu diakui Jubir Capres di Tim Delapan KPP, Sudirman Said, dalam konferensi pers, di markas Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

"Saya kira sudah terlalu banyak orang yang mengatakan bahwa ada upaya untuk membuat anies tidak bisa maju," kata Sudirman, di Jakarta, Rabu ini.

Sudirman menerangkan, hal itu diakuinya karena banyak pendapat masyarakat yang sudah melihat dinamika politik saat ini.

Terutama isu negatif terhadap upaya majunya mantan Gubernur DKI Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Ia menyebut, satu di antaranya perihal isu dugaan korupsi Formula E yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap mencuat ke publik. 

Meskipun, hingga saat ini belum terbukti adanya dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan Anies Baswedan.

"Walaupun 19 kali gelar perkara itu tidak ada bukti itu dan dicari hal-hal yang mboten-mboten lainnya," kata Sudirman.