Legislator PPP Minta Isu Aliran Dana Korupsi Proyek BTS ke Partai Politik Diusut Tuntas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam RI Mahfud MD mengaku mendengar isu tiga partai politik menerima aliran uang dugaan aliran dana proyek BTS 4G. 

Ketiga partai itu yakni Partai NasDem, PDIP dan Partai Gerindra.

Menanggapi itu, anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta isu tersebut ditelusuri kebenarannya, agar tak hanya menjadi gosip di masyarakat.

"Jadi benar atau tidak ke partai tertentu benar atau tidak ke orang tertentu, itu ya harus diusut," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Arsul menilai, apa yang disampaikan Mahfud tersebut bisa ditafsirkan publik bahwa isu tiga parpol menerima duit proyek BTS benar.

Oleh karena itu, Arsul mendorong penegak hukum untuk menindaklanjuti pernyataan Menkopolhukam tersebut.

"Biarkan menjadi tugas penegak hukum Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut," ucapnya.

"Karena penangkapan masyarakat penangkapan publik itu berbeda gitu ya seolah-olah itu sudah menjadi kebenaran gitu ya tapi prinsipnya sama semua harus diusut ke mana aliran dana itu berada," tandas Wakil Ketua Umum PPP itu.

Sebelumnya, Menko Polhukam sekaligus Plt Menkominfo Mahfud MD merespons isu aliran dana proyek BTS 4G mengalir ke tiga partai politik (parpol).

Adapun isu yang beredar menyebut tiga parpol yang diduga menerima aliran dana proyek BTS 4G, yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan NasDem.

Merespons hal itu, Mahfud mengatakan, ia telah menerima berita soal itu, bahkan dengan nama-nama sosok yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Ya saya juga dapat berita itu, dengan nama-namanya," kata Mahfud, dalam konferensi pers, di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2023).

Meski demikian, Mahfud menganggap isu ini hanya gosip politik belaka.

Ia menegaskan, agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja.

"Tapi saya anggap itu gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja," ucapnya.

Baca juga: NasDem Minta Mahfud Tindaklanjuti Isu Tiga Parpol Terima Duit BTS: Jangan Berhenti Hanya di Isu Aja

Bahkan, ungkapnya, hal ini telah disampaikan Mahfud ke Presiden Jokowi, bahwa dia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik.

"Saya juga sudah lapor Presiden, 'Pak saya tidak akan masuk ke soal ini (politik). Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik'. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini," ungkap Mahfud.

"Kalau saya menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini secara manajerial kelembagaan, karena itu (kasus dugaan korupsi BTS 4G) sudah masuk ke ranah hukum," sambungnya.

Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya.

"Saya sudah lapor Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum yang menentukan," katanya.