Warga Muhammadiyah Idul Fitri Besok, Menag Pastikan Tak Ada Penolakan Izin Lapangan, Difasilitasi

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas memastikan tidak akan ada penolakan izin penggunaan lapangan untuk salat Idul Fitri bagi warga Muhammadiyah.

Hal tersebut, dikatakan Yaqut sudah diurus dan terselesaikan.

"Sudah diselesaikan semua, InsyaAllah sudah diselesaikan," kata Yaqut di Kantor Kementerian Agama, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2023).

Sebelumnya, diketahui bahwa Pemerintah Kota Sukabumi dan Pekalongan memberikan penolakan izin lapangan untuk salat Idul Fitri bagi warga Muhammadiyah.

Menanggapinya, Yaqut memastikan hal tersebut tidak akan terjadi.

Baca juga: Daftar Lokasi Salat Idul Fitri Muhammadiyah 21 April 2023 di Kalimantan Barat

Selain itu, Yaqut juga menegaskan bahwa pemerintah akan memfasilitasi ibadah salat Idul Fitri bagi warga Muhammadiyah besok, Jumat 21 April 2023.

"Sudah difasilitasi, InsyaAllah sudah," ujar Yaqut.

Untuk diketahui, dalam sidang Isbat pemerintah melalui Menag sudah menetapkan Idul Fitri 2023 jatuh pada hari Sabtu, 22 April 2023.

Menag Tegaskan Harus Saling Hargai Perbedaan

Yaqut menyampaikan, jika pada hari ini atau di hari besok ada perbedaan dalam pelaksanaan Idul Fitri, diharapkan tidak menonjolkan perbedaan.

"Kami berharap, kita tidak menonjolkan perbedaan tetapi kita mencari titik temu dari persamaan-persamaan yang mungkin kita miliki," katanya.

Meskipun terdapat perbedaan, Yaqut menegaskan, masyarakat harus memberikan toleransi dan saling mengharagai.

"Kita harus memberikan toleransi, kita harus saling menghargai, dan saling bertoleransi satu dengan yang lain," imbuhnya.

Harap Seluruh Umat Muslim Taati Aturan Pemerintah

Yaqut juga berharap bahwa seluruh umat Islam dapat menaati peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

"Tentu kita berharap seluruh umat muslim di Indonesia menaati apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah," ungkapnya.

Kendati demikian, Yaqut mengimbau agar masyarakat dapat menghargai saudara muslim lainnya yang sudah memutuskan untuk melaksanakan Idul Fitri terlebih dahulu.

"Namun, sekali lagi jika ada perbedaan saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu memutuskan Idul Fitri berbeda dengan pemerintah ini harap untuk tetap dihormati," katanya.

Hal tersebut bertujuan agar umat Islam bisa menjaga satu sama lain.

"Agar seluruh umat Islam ini bisa saling menjaga keamanan, ketertiban, dan tentu kenyamanan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus dalam menjalankan perintah agama," ujar Yaqut.

DPR Minta Keputusan Sidang Isbat Tidak Dibawa ke Ranah Politik

Ketua Komisi VIII DPR, Ashabul Kahfi meminta keputusan sidang isbat yang digelar hari ini, Kamis (20/4/2023) tidak dibawa ke mana-mana, termasuk ke ranah polirik.

Justru, hal tersebut dijadikan sebagai saran untuk memperkokoh hubungan di kalangan umat Islam.

Selain itu, dikatakan Ashabul Kahfi keputusan tersebut diharapkan dapat dihormati berbagai pihak.

"Justru harus dijadikan sebagai sarana untuk memperkokoh ukhuwah di kalangan umat Islam semua pihak diharapkan untuk menghormati keputusan berbagai pihak dalam penentuan 1 Syawal," kata Ashabul Kahfi, Rabu (19/4/2023).

Baca juga: Arab Saudi Siapkan 20.700 Masjid untuk Sholat Idul Fitri dan Rilis Fatwa Sholat Jumat

Maka dari itu, dianjurkan bagi yang menetapkan Hari Raya Idul Fitri lebih awal dari keputusan pemerintah diharapkan menghormati umat Islam yang masih menyempurnakan puasanya di hari terakhir.

Termasuk juga untuk mereka yang sudah berbuka, diharapkan tidak makan dan minum di sembarang tempat.

Hal tersebut sebagai bentuk penghormatan bagi masyarakat yang masih ingin menyempurnakan puasanya sampai di hari ke-30.

Ashabul menyebut, perbedaan seperti ini sudah sering terjadi. Sehingga tidak perlu diperdebatkan.

"Apalagi pendekatan tersebut mengarah pada debat kusir yang tidak perlu masing-masing pihak pasti memiliki argumentasi," tuturnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Rina Ayu Panca Rini/Fahdi Fahlevi)