Cegah Berangkat Kembali Lewat Jalur Tak Resmi, Paspor PMI Ilegal Bakal Kena Banned Selama 5 Tahun

Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan, ada setidaknya 14 PMI terkendala yang dipulangkan ke beberapa daerah di Indonesia.

Baca juga: BP2MI Pulangkan 14 PMI Terkendala Jelang Hari Raya Idulfitri 2023

"14 PMI terkendala mereka berasal dari beberapa daerah di Indonesia, ada yang dari daerah Jawa kemudian juga di Lampung, Kalimantan bahkan Gorontalo," kata Benny kepada awak media saat konferensi pers di Kantor BP2MI Pusat, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2023).

Benny menyebut, keseluruhan PMI tersebut telah bekerja di beberapa negara penempatan dengan kurun waktu yang bervariasi.

Adapun tempat penempatan yang paling banyak yakni di Malaysia serta negara-negara di Timur Tengah seperti halnya Arab Saudi dan Riyadh.

"Mereka adalah yang pernah bekerja di beberapa negara penempatan, tadi ada Malaysia, kemudian juga Timur Tengah ya," ucap Benny.

Dari 14 PMI tersebut, satu di antaranya merupakan PMI yang berangkat secara resmi bernama Rabiatul Alawiyah asal Sumbawa, NTB. Sementara 13 PMI lainnya berangkat secara ilegal atau un-prosedural.

Hanya saja, satu orang PMI atas nama Alawiyah itu mengaku tidak menerima gaji selama bekerja 13 tahun.

"Satu yang dinyatakan resmi berangkat walaupun hampir selama 13 tahun dari kerja yang dilalui itu tidak mendapatkan gaji, tapi 13 itu sudah dipastikan mereka berangkat tidak resmi," kata Benny.

Benny menyebut, nantinya kepulangan para PMI terkendala itu akan dipastikan ditanggung oleh pemerintah melalui BP2MI termasuk soal biaya hingga sampai di rumah.

"Setiap kategori pmi terkendala itu otomatis menjadi tanggung jawab selama di luar negeri yaitu perwakilan dan setelah tiba di Indonesia itu dipastikan ditangani oleh BP2MI," ucap dia.

Dalam kesempatan konferensi pers tadi, keseluruhan PMI itu juga turut dihadirkan, terlihat, Benny langsung menyerahkan sejumlah dokumen termasuk tiket pesawat kepulangan untuk para PMI.