Pilpres 2024
PDIP Sebut Koalisi Pilpres Akan Mengerucut Setelah Megawati Tentukan Capres
Koalisi Pilpres 2024 disebut akan mengerucut setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menentukan Capres.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Pilpres 2024 disebut akan mengerucut setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menentukan calon presiden (capres) yang akan diusung.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4/2023).
Hasto mengatakan pihaknya terbuka melakukan kerja sama politik dengan partai lain terutama pendukung Jokowi-Ma'ruf dalam menyongsong Pilpres 2024.
"Apa yang dilakukan ujung-ujungnya kan akan berbicara siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres sehingga dalam konteks komunikasi politik yang dilakukan, gagasan kerja sama besar sangat bagus, itu positif tetapi konsolidasi dari kerja sama itu akan terjadi setelah nanti diumumkan siapa capresnya dari PDIP," kata Hasto.
Baca juga: PDIP Ungkit Pengaruh Kekuasaan soal Bocornya Sprindik Anas Urbaningrum
Hasto mencontohkan ketika dulu Megawati mengumumkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres PDIP.
"Setelah Ibu Ketua Umum mengumumkan siapa capres dari PDIP, dari pengalaman mengumumkan Pak Jokowi di situ akan terjadi konsolidasi pengerucutan dalam kerjasama tersebut," ujarnya.
Kendati begitu, dia menjelaskan PDIP terus membuka komunikasi dengan partai lain dalam rangka membangun kerja sama politik.
Baca juga: Pengamat Ini Yakin 90 Persen PDIP Bakal Usung Ganjar jadi Capres, Ini Alasannya
Hasto juga memastikan PDIP tidak akan mengusung sendiri pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.
"Spirit PDIP membangun kerja sama kan dengan gotong royong, itu saripati Pancasila yang menjadi kultur bangsa sejak kerja sama ini dilakukan karena secara empiris menunjukkan 2014 pemerintahan Pak Jokowi konsolidasinya terhambat hingga 1,5 tahun karena berbagai manuver kerjasama pragmatis yang ada di DPR. Kami ingin kerjasama itu didasarkan pada suatu platform agenda pemerintahan," imbuhnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.