PKB: Belum Ada Skema KKIR-KIB Jadi Koalisi Besar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda mengatakan belum ada pembahasan wacana peleburan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Belum ada skema untuk digabungkan," kata Huda di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Huda menuturkan sejauh ini PKB masih berkoalisi dengan Gerindra dan PAN, Golkar, dan PPP tetap di KIB.

"Masih PKB dengan Gerindra, KIB dengan mereka bertiga," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dua koalisi partai saat ini yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN cocok dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Silaturahmi antara PAN dengan Presiden, di Kantor DPP, Jakarta Selatan, Minggu, (2/4/2023).

Baca juga: Wacana Koalisi Besar KKIR-KIB, Demokrat: Tidak Mudah Satukan Partai

“Cocok,” kata Jokowi.

Terkait penggabungan dua koalisi partai tersebut kata Jokowi terserah para Ketum partai masing-masing. Yang pasti kata Presiden koalisi harus dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Saya hanya bilang cocok, terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,” katanya.

Dalam acara silaturahmi tersebut kata Presiden membicarakan masalah kebangsaan sekaligus keberlanjutan program pembangunan ke depannya.

Presiden mengaku dalam pertemuan, ia lebih banyak mendengarkan. Dalam membahas politik para Ketua Umum Partai yang banyak berbicara.

Baca juga: Prabowo Subianto Respons Wacana KIB dan KIR Bergabung: Nanti Kita Lihat Prosesnya

“Yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja,” katanya.

Presiden tidak menjawab apakah dalam acara silaturahmi partai pemerintah tersebut turut dibahas masalah Capres dan Cawapres Pilpres 2024. Menurut Presiden hal itu sebaiknya ditanyakan kepada para Ketum Partai.

“Nanti ditanyakan kepada ketua-ketua partai,” katanya.