Apakah Puasa Ramadhan 2023 Bisa Dilaksanakan Serentak? Ini Kata BRIN dan BMKG

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui siaran pers-nya, menyebut hilal penentu awal Ramadhan akan terlihat di wilayah Indonesia sebelum matahari terbenam pada Rabu (22/3/2023).

Baca juga: Simak Jadwal Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadhan 1444 Hijriah/2023

Hal itu berdasarkan pantauan waktu konjungsi dan Matahari terbenam.

BMKG menyebut, ketinggian hilal di Indonesia saat Matahari terbenam pada 22 Maret 2023, berkisar antara 6,78 derajat di Merauke sampai dengan 8,73 derajat di Sabang.

Di waktu yang sama, elongasi di Indonesia saat Matahari terbenam berkisar antara 7,94 derajat di Waris sampai dengan 9,54 derajat di Banda Aceh.

Bila melihat data yang ditampilkan BMKG melalui laman resminya tersebut, bisa dikatakan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh MABIMS, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Idul Fitri Berbeda

Sementara itu, di sisi lain, ada potensi perbedaan Idul Fitri tahun ini karena saat maghrib, 20 April 2023, ada potensi di Indonesia posisi bulan belum memenuhi kriteria baru MABIMS.

Baca juga: 6 Keistimewaan Bulan Suci Ramadhan, Diturunkannya Al Quran hingga Dikabulkannya Doa

"Namun, posisi bulan itu sudah memenuhi kriteria wujudul hilal."

"Apabila merujuk kriteria baru MABIMS, maka Lebaran jatuh pada 22 April 2023, sedangkan bila merujuk wujudul hilal, 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada 21 April 2023," kata Thomas, dikutip dari laman BRIN.

Thomas mengungkapkan penyebab utama adanya perbedaan penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha yang terus terulang, yakni karena belum ada kesepakatan terkait kriteria awal Hijriah.

Ia menjelaskan, prasyarat utama untuk terwujudnya unifikasi kalender Hijriah harus ada otoritas tunggal.

Otoritas tunggal akan menentukan kriteria dan batas tanggal yang dapat diikuti bersama.

Baca juga: Jadwal Puasa Ramadhan 2023 yang Dirilis Muhammadiyah, Berikut Link Downloadnya

Sedangkan, kondisi saat ini otoritas tunggal mungkin bisa diwujudkan dulu di tingkat nasional atau regional.

Penentuan ini mengacu pada batas wilayah sebagai satu wilayah hukum sesuai batas kedaulatan negara.

Kriteria diupayakan untuk disepakati bersama, dan jika terdapat perbedaan jangan menjadi sebuah gesekan.

Thomas berharap, ke depan, pemerintah dapat mengupayakan ada satu sistem tunggal.

"Sehingga keterbukaan semua pihak bisa membuat satu kalender yang mapan ada otoritas tunggal, kriteria tunggal, dan batas tanggal yang disepakati bersama agar dapat dijadikan rujukan semua pihak dan mempersatukan umat," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Whiesa)