PDIP Tanggapi Kritik AHY soal Utang Negara Membengkak Tiga Kali Lipat Jadi Rp 7.733 Triliun

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi kritik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebutkan utang negara membengkak tiga kali lipat menjadi Rp 7.733 triliun.

AHY menyebutkan bahwa utang yang membengkak itu membuat kebijakan fiskal yang akan diambil pemerintah menjadi terbatas untuk pembangunan nasional.

Politikus Senior PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah telah agresif agar negara dapat bisa melaju ke depan.

Baca juga: Soroti Pidato AHY Sama Sekali Tak Singgung Nama Anies dan Koalisi Perubahan, Ini Analisa Pengamat

Namun, Anggota Komisi XI DPR RI itu tidak menampik bahwa proyeksi pemerintah sempat meleset karena adanya pandemi Covid-19 dan resesi dunia.

"Kebijakan fiskal agresif dilakukan untuk menciptakan lompatan ke depan. Ada proyeksi yang meleset, misalnya soal pandemi dan resesi," ujar Hendrawan saat dikonfirmasi, Rabu (15/3/2023).

Menurutnya, pemerintah juga telah berhasil untuk melakukan mitigasi dalam menghadapi pandemi dan resesi tersebut. Dia mengklaim, hasil yang didapatkan negara juga telah cukup baik.

"Terus dimitigasi dan disiasati, termasuk melalui terapi fiskal dan moneter. Hasilnya kita lihat cukup berhasil," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut masyarakat yang menanggung beban gara-gara utang negara mulai melesat tiga kali lipat selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 8 tahun terakhir.

Tak hanya itu, AHY menyebut utang dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga melesat hingga Rp1.640 triliun terhitung sejak awal 2023 kemarin.

"Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan hutang pemeritnah mencapai 3 kali lipat. Menurut Kementerian Keuangan, di awal 2023 ini angkanya mencapai Rp7.733 Triliun. Belum lagi hutang BUMN yang semakin menggungung sebesar Rp1.640 triliun," ujar AHY dalam pidato kebangsaan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

AHY menuturkan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin tinggi. Ujungnya, masyarakat yang harus menanggung utang tersebut lewat pajak yang dibayar kepada pemerintah.

"Lagi lagi ada pihak yang berdalih bahwa rasio hutang masih aman. Bukan itu soalnya, kini kita kesulitan membayar utang karena keuangan negara juga tengah mengahdapi tekanan. Sejatinya rakyat juga yang akan menanggung utang lewat pajak yang mereka bayar," ungkapnya.

Lebih lanjut, AHY menambahkan beban utang pemerintah juga semkain berat yang membuat ruang fiskal terbatas. Karena itu, tidak adil jika masyarakat harus ikut terimbas karena utang tersebut.

"Karena beban utang tadi, ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Tidak adil jika akibat utang yang terlewat tinggi tadi akhirnya pemerintah mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Jangan menghukum pihak yang tidak bersalah," tukasnya.