AHY Khawatir Dunia Bakal Lihat Indonesia Jadi Republik Pisang Jika Tunda Pemilu 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku khawatir dunia bakal melihat Indonesia menjadi republik pisang atau 'Banana Republic' jika akhirnya menunda Pemilu 2024 mendatang.

Menurutnya, penundaan pemilu nantinya membuat akan adanya ratusan pejabat yang bakal ditunjuk menjadi pelaksana tugas. Dengan kata lain, mereka berkuasa tanpa lewati pemilu yang demokratis.

"Saya khawatir, khawatir dunia akan melihat indonesia sebagai banana republic. Banana republic karena semua pejabat demua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis," ujar AHY dalam pidato kebangsaan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Adapun banana republic merupakan istilah yang diciptakan penulis Amerika Serikat O Henry. Istilah itu merujuk kepada negara yang dipimpin oleh diktaktor dan oligarki.

Negara tersebut politiknya tidak stabil dan ekonomi negaranya sangat bergantung pada ekspor sumber daya terbatas. Adapun sumber daya terbatas itu salah satunya adalah pisang.

Baca juga: AHY Sebut Anggaran Negara Banyak Biayai Proyek Mercusuar, Tapi Tidak Berdampak Kehidupan Wong Cilik

Menurutnya, isu penundaan pemilu itu memungkinkan adanya pelaksana tugas (Plt) Presiden RI. Tak hanya itu, nantinya akan ada ratusan bahkan ribuan Plt anggota DPR dan DPRD RI di Indonesia.

"Pertanyaannya begini apa iya ada plt presiden? Apa iya akan ada ratusan plt anggota DPR RI dan DPD Ri? Apa iya akan ada ribuan plt anggota DPRD provinsi kabupaten kota?" jelas AHY.

Imbasnya, kata AHY, nantinya akan ada kekacauan pada situasi nasional di Indonesia. Sebab, ada pelaksana tugas Presiden dan wakil rakyat yang bekerja selama penundaan pemilu.

"Kalau di negara kita ada plt presiden dan ribuan plt wakil rakyat yang berkuasa dan berkerja selama 2 hingga 3 tahun betapa kacaunya chaosnya situasi nasional kita," jelasnya.

Menurutnya, pemimpin-pemimpin tersebut disebut tidak memiliki legitimasi yang kuat karena berkuasa tidak dipilih lewat pemilu yang sah.

"Tidak punya legitimasi yang kuat sehingga kekuasaan yang dimilki tidak sah sehingga dan juga tidak halal," pungkasnya.