Pemilu 2024
BREAKING NEWS: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perintahkan Pemilu Ditunda
Wacana penundaan Pemilu tersebut dikatakan dikatakan Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Muhammad Mardiono.
Anggota Fraksi PDIP Menolak
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, penundaan Pemilu tidak beralasan.
Berbicara dui acara Focus Grup Discussion Reformasi dan Konstitusi bertajuk Tinjauan Ketatanegaraan terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu di Jakarta, Selasa (24/1/2023) dia mengatakan, saat ini banyak bermunculan wacana-wacana yang bertentangan dengan demokrasi.
"Tiba-tiba timbul wacana penundaan pemilihan umum. Penambahan masa jabatan Presiden," jelasnya.
Menurutnya, wacana-wacana tersebut muncul tanpa argumentasi yang kuat.
"Wacana-wacana itu muncul tanpa argumentasi politik yang kuat, argumentasi akademik yang kuat tentang bagaimana perjalanan demokrasi kita," ucapnya.
"Kita kan enggak pernah dijelaskan secara terbuka dan transparan alasan mendasarnya (muncul wacana) apa," kata Masinton.
PP Muhammadiyah Menolak
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sekretaris PP Muhammadiyah Izzul Muslimin mengatakan pihaknya mendorong pelaksanaan Pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan, yakni dilaksanakan dalam 5 tahun sekali.
Izzul mengharapkan Pemilu 2024 dapat dilaksanakan sesuai jadwal, tanpa adanya agenda tersembunyi dari sejumlah pihak untuk menunda pesta demokrasi lima tahunan itu.
“Ini penting kaminsampaikan karena memang ada kecenderungan secara terbuka maupun terselubung, kelompok-kelompok masyarakat, bahkan mungkin beberapa tokoh, yang menyampaikan usulan terkait dengan penundaan Pemilu,” kata Izzul dalam sebuah Webinar Kemendagri, Rabu (25/1/2023).
Di sisi lain, Izzul menilai usulan dalam konteks demokrasi memang sah-sah saja. Namun, kata dia, hal ini cenderung memiliki potensi adanya agenda tersembunyi.
Terlebih lagi usulan ini dilakukan di masa tahapan Pemilu berlangsung.
“Usulan ini dalam alam demorkasi boleh-boleh saja. Tetapi ketika kemudian ada agenda tersembunyi yang di dalamnya tentu ingin mendaptkan sesutu dari penundaan Pemilu ini,” kata dia.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.