Usung Politik Identitas, Partai Ummat Bakal Ditegur Bawaslu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan menegur Partai Ummat lantaran mengusung politik identitas pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Kami akan mengingatkan Partai Ummat untuk tidak melakukan hal demikian," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Bagja mengimbau kepada semua partai politik (parpol) agar tak menggunakan tempat ibadah untuk berkampanye.

"Kami mengimbau kepada semua partai politik untuk tidak menggunakan tempat ibadah sebagai sarana untuk melakukan kampanye dan juga ajang untuk menyerang satu sama lain," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa tempat ibadah bukan hanya milik satu parpol sehingga tidak boleh berkampanye.

"Kalau hanya satu partai, kan tidak ada masalah. Tapi ini banyak partai. Apa jadinya nanti jika semua partai melakukan politik identitas di masjid, gereja, pura, wihara dan saling menyerang dengan itu," ujar Bagja.

Baca juga: KPU-Bawaslu Jalani Sidang Etik Soal Pendaftaran Partai Kedaulatan Rakyat

Bagja menjelaskan bahwa masjid adalah tempat bersama umat Islam, yang pilihan politik bukan hanya Partai Ummat.

"Kebayang, misalnya tempat pendidikan di tingkat universitas kemudian terjadi kampanye semua partai politik, pasti akan terbelah juga di mahasiswa. Bahkan di Sekolah Menengah Atas (SMA)," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan pihaknya akan melawan narasi-narasi negatif tentang politik identitas.

"Kita akan secara lantang mengatakan, 'ya, kami Partai Ummat dan kami adalah Politik Identitas'," kata Ridho pada pidato pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Ummat ke-I di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).

Ridho mengatakan politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, tanpa moralitas agama.

"Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik," ucapnya.

Karenanya, menantu Amien Rais ini menuturkan bahwa politik identitas adalah politik yang berpancasilais.

"Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya, justru politik identitas adalah politik yang pancasilais," ungkap Ridho.