Presiden Jokowi Panggil Surya Paloh ke Istana, Bahas Nasib 3 Menteri NasDem ?

“Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," ucapnya.

Jokowi bukan kali ini saja memberikan sinyal kocok ulang kabinet.

Ia juga menyampaikan hal yang sama saat meninjau Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, (2/1/2023).

“Tunggu saja,” kata Jokowi kepada wartawan saat itu.

Jokowi Dikabarkan Telah Bertemu Ketua Umum Parpol Bahas Reshuffle Kabinet, Ini Kata Airlangga

Presiden Jokowi dikabarkan telah bertemu beberapa ketua umum (ketum) partai politik (parpol) pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan RI Jakarta.

Adapun salah satu yang dibahas dalam pertemuan ketum parpol dengan Jokowi adalah soal reshuffle atau perombakan kabinet.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai hal itu merupakan prioritas Presiden.

"Kalau ini kan untuk prioritas Presiden ya," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Rabu (25/1/2023).

Saat ditanya apakah dirinya menjadi salah satu ketum parpol yang diajak bertemu, Airlangga tak menjawab pasti.

Dia hanya mengulangi pernyataan semula

"Itu prioritas," kata Menkoperekonomian itu.

Soal Reshuffle, PAN: Biasanya Kalau Hingar Bingar Gini Pasti Ada

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menanggapi terkait isu reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yandri mengatakan pihaknya belum mendapat komunikasi terkait reshuffle, namun biasanya bakal ada apabila melihat hingar bingar seperti saat ini.

"Belum ada (komunikasi), tapi biasanya kalau ada hingar bingar gini, ada (reshuffle)," kata Yandri di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2023).

Yandri mencotohkan ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas ditarik ke kabinet Jokowi.

"Dulu kalau PAN malah 2 hari sebelum reshuffle Bang Zul (Zulhas) dipanggil. Hari senin Bang Zul masih manggil saya dulu 'Yan ini saya baru pulang dari Semarang orang ngomong reshuffle', waktu itu PAN jadi topiknya kan," ujarnya.

Baca juga: Kabar Ditawari Kursi Menteri di Tengah Isu Reshuffle, PKS: Kami Tetap Ada di Luar Pemerintahan

Saat itu, kata dia, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menelepon Zulhas pada hari Senin malam, lalu Selasa dipanggil ke Istana Negara, dan Rabu pun dilantik Jokowi.

"Kira-kira gitu misteri reshuffle ini yang tau hanya allah dan Pak Jokowi," ungkapnya.

Terkait evaluasi menteri di kabinet Jokowi, Yandri menuturkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

"Kalau (evaluasi menteri) itu serahkan ke Pak Jokowi ya karena Pak Jokowi punya hak prerogatif," ucap dia.

PPP Pastikan Indikasi Reshuffle Kabinet Makin Kuat

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan indikasi adanya reshuffle dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin menguat.

Akan tetapi, sosok menteri yang bakal direshuffle masih misteri.

"Iya bakal ada reshuffle lagi. Itu informasinya memang indikasinya cukup kuat. Dan siapa aja itu kita nggak tahu," kata Awiek kepad wartawan, Rabu (25/1/2023).

Awiek menuturkan bahwa reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi.

Dia bilang, isu reshuffle bisa saja sudah dibicarakan saat Eks Gubernur DKI Jakarta itu berdiskusi dengan para Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah.

"Kalau soal kabinet itu kan hak prerogatif presiden Jokowi. Tentu ketum partai itu diskusinya dengan presiden. Atau presiden mengajak diskusi masing-masing ketum partai. Dan beberapa kali dalam beberapa hari ketum-ketum partai bertemu presiden, toh. Ya bisa jadi dibahas juga di situ," ungkap dia.

Namun begitu, Awiek mengaku tidak mengetahui secara pasti perihal kapan waktu reshuffle itu.

Dia menjelaskan, hanya Presiden Jokowi yang tahu soal reshuffle kabinet tersebut.

"Ya kalau kita dengar informasi ya ada informasinya bahwa akan ada reshuffle. Tetapi kapannya hanya Presiden yang tahu," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Disarankan Pilih Sosok Profesional Jika Reshuffle Menteri Nasdem, Berikut Alasannya

Di sisi lain, Awiek menambahkan PPP menyatakan siap jika nantinya ada kadernya yang kembali ditunjuk Jokowi untuk masuk menjadi menteri.

"PPP sebagai partai yang sudah lama di DPR dan di perpolitikan Indonesia ini tentu memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di segala bidang. Tetapi sekali lagi itu kembali ke hak prerogatif presiden," tukasnya.