Momen Ridwan Kamil Lari, Dahului Ganjar Pranowo: Siap Salah, Mas

"Nggih. Siap salah Mas. Maaf lari duluan, karena harus menyambut Pak Presiden di pintu utama," balas Emil.

Diketahui, acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 digagas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tajuk Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi.

Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023, dibuka secara langsung oleh Presiden Jokowi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dalam laporannya mengatakan, sekira 4.445 undangan, baik dari pusat maupun daerah hadir dalam acara ini.

Kemendagri memandang pentingnya peran Kepala Daerah dan Forkopimda dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi maupun pengendalian inflasi di daerah.

Meskipun perekonomian Indonesia saat ini terbilang stabil, kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya tetap perlu dilakukan.

"Sebanyak 38 gubernur dan Pj gubernur, 1 Wali Nangroe Aceh Darussalam, Ketua MRP (Majelis Rakyat Papua), MRPB (Majelis Rakyat Papua Barat) sekaligus Forkopimda di daerah masing-masing (hadir)," ujarnya.

Mendagri mengatakan rapat kordinasi pengendalian inflasi rutin dilakukan Kemendagri setiap Senin untuk mengendalikan inflasi di daerah.

Rapat kordinasi pengendalian inflasi dilakukan bekerja sama dengan kepala daerah, Forkopimda dan kementerian/lembaga terkait sejak Oktober 2022.

Mendagri mengatakan berkat rapat kordinasi rutin tersebut, pertumbuhan ekonomi secara nasional menunjukkan angka positif.

"Berkat arahan Presiden serta kolaborasi pusat dan daerah, dilaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional terus menunjukkan angka positif."

"Berdasarkan data BPS di kuartal ketiga tahun ketiga tahun 2022 mencapai angka 5,75 persen. Tingkat inflasi juga terkendali dengan baik," kata Tito Karnavian.

Presiden Singgung Soal Politik Identitas

Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi meminta kepala daerah dan jajaran di Forkopimda untuk menjaga stabilitas politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ia meminta kepala daerah dan Forkopimda memetakan kerawanan Pemilu, serta mengingatkan agar TNI dan Polri untuk tidak ikut dalam politik praktis.