Pengamat Sebut Wacana Reshuffle Menteri Nasdem Cenderung Politis

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Adi Prayitno buka sura terkait isu kocok ulang atau reshuffle kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Adi menyebut isu reshuffle menteri dari Partai Nasdem ini mencuat setelah partai yang diketuai Surya Paloh itu mendeklarasikan dukungan calon presiden atau capres terhadap Anies Baswedan.

Sehingga, ia beranggapan bahwa wacana reshuffle cenderung bersifat politis.

“Kan tidak ada wacana reshuffle terkait dengan menteri-menteri yang lain. Ini murni persoalan politik, terutama ketika Nasdem mengusung Anies maju Pilpres, dari situlah berawal isu reshuflle berhembus,” kata Adi Prayitno saat dihubungi, Minggu (15/1/2023).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini menambahkan bahwa jika desas desus reshuffle ini karena kinerja, maka seharusnya tidak hanya dua menteri Nasdem yang menjadi sorotan.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat Sebut Andika Perkasa hingga Yusril Ihza Potensial Isi Kursi Menteri

Di sisi lain, Adi menyebut terdapat sejumlah menteri lain di Kabinet Jokowi yang layak pula untuk dikritik jika dilihat dari kondisi saat ini.

“Jadi pemantiknya soal politik, bukan kinerja. Kalau bicara tentang kinerja, banyak menteri-menteri lain yang harus diganti dan dievalusi, di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang ketenaga kerjaan,” ujarnya.

“Kenapa harus dua menterinya NasDem yang ditegaskan untuk diganti dan seakan-akan kinerjanya buruk. Bahwa ada dua menteri Nasdem yang layak dikritik, iya. tapi kan banyak menteri yang lain juga yang layak dikritik dari partai-partai yang lain,” lanjut Adi.

Menurutnya, reshuffle menteri adalah hak prerogatif presiden.

Baca juga: Surya Paloh & Luhut Pandjaitan Bertemu Akhir Tahun Lalu di Eropa, Bicara Capres 2024 atau Reshuffle?

Namun, di sisi lain, Adi berharap Jokowi punya pertimbangan matang tersendiri jika memang akan merombak kursi menteri.

“Jadi ya kalaupun mau reshuffle, ya presiden harus punya pertimbangan subjektif terkait dengan kinerja para pembantunya,” kata Adi.

“Jadi jangan pernah jadikan survei itu alasan reshuffle. Aneh. Seakan-akan istana dan pemerintah itu didirect dan didikte oleh survei-survei,” ucapnya.

Isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan merombak kabinetnya terus bergulir.

Bahkan muncul kabar menteri dari Partai NasDem bakal direshuffle.