Populer Nasional: Permintaan Maaf Puan Maharani - Pernyataan Mega pada Jokowi Bentuk Rasa Sayang

4. Politisi PDIP, Gerindra, hingga Golkar Diprediksi Isi Kekosongan Jika Menteri Nasdem Direshuffle

Wacana kocok ulang atau reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih terus bergulir.

Dikabarkan menteri dari Partai Nasdem berpotensi terdepak dari kabinet seiring dengan memanasnya hubungan partai yang diketuai Surya Paloh itu dengan PDIP.

Pengamat politik Agung Baskoro menyebutkan politisi dari PDIP berpotensi besar mengisi kekosongan kursi jika menteri NasDem terkena reshuffle.

Tak hanya PDIP, partai politik lain turut berpotensi mengisi kekosongan kursi menteri, di antaranya Golkar hingga Gerindra.

"Secara kuantitatif, kursi atau suara di parlemen, besar kemungkinan kader-kader PDIP, Gerindra, dan Golkar akan menggantikan menteri-menteri Nasdem jika reshuffle jadi dilakukan," kata Agung Baskoro saat dihubungi, Jumat (13/1/2023).

"Baik sekadar mengurangi jatah menteri Nasdem maupun mendepak seluruh kader Nasdem di kabinet," sambungnya.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) ini menyebut sejumlah nama yang berpotensi mengisi kursi menteri pasca-reshuffle.

"Kader PDIP seperti Budiman Sudjatmiko mengemuka. Sementara di sisi Gerindra, muncul figur Erzaldi Rosman dan Golkar, sosok Ahmad Dolly Kurnia patut dipertimbangkan," ujarnya.

Baca selengkapnya

5. Soal Isu Reshuffle NasDem, Pengamat: Presiden Harus Jadi Kepala Pemerintahan

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menyoroti gonjang-ganjing reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap menteri Partai NasDem yakni Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri KLH), Siti Nurbaya Bakar.

Yunarto menyayangkan jika reshuffle dilakukan oleh Jokowi terhadap menteri NasDem, hanya karena faktor politis saja.

Meski, lanjutnya, Jokowi berhak untuk memiliki alasan apapun melakukan reshuffle termasuk unsur politis, dirinya berharap masih adanya pertimbangan kinerja sehingga perombakan memang mendesak untuk dilakukan.

Hal tersebut lantaran Jokowi berstatus sebagai kepala pemerintahan dan bukan kepala koalisi dari partai politik (parpol) pendukung pemerintahan.

"Buat presiden sendiri punya hak untuk melakukan reshuffle hanya karena alasan politik pun (itu) hak, itu namanya prerogatif."

"Tapi dengan sisa waktu, ada bobot kualitas juga (dalam pertimbangan melakukan reshuffle)," kata Yunarto dalam program Satu Meja di YouTube Kompas TV, Kamis (12/1/2023).

"Karena yang harus diingat juga adalah presiden ini kapasitas tertingginya itu adalah kepala pemerintahan bukan kepala koalisi," sambungnya.

Baca selengkapnya

(Tribunnews.com)