Sabtu, 4 Oktober 2025

Reshuffle Kabinet

Pengamat: NasDem Bisa Bongkar Aib Presiden Jokowi Apabila Direshuffle

Presiden Jokowi akan berpikir banyak apabila melakukan reshuffle menteri dari Partai NasDem.

Tangkap layar kanal YouTube Kompas TV
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan Partai NasDem bisa membongkar aib Jokowi apabila direshuffle atau dicopot dari kabinet. 

Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak memastikan apakah reshuffle tersebut jadi dilakukan hari ini.

“Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," ucapnya.

Baca juga: Bocorkan Soal Reshuffle, Wapres Maruf Amin: Presiden Serap Informasi Kinerja para Menteri

Jokowi bukan kali ini saja memberikan sinyal kocok ulang kabinet. Ia juga menyampaikan hal yang sama saat meninjau Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, (2/1/2023).

“Tunggu saja,” kata Jokowi kepada wartawan saat itu.

PDIP vs NasDem Memanas

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berharap agar dua menteri dari Partai NasDem segera mengundurkan diri dari kabinet Presiden Jokowi.

Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), dievaluasi.

Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Djarot menilai dua menteri dari Partai NasDem tersebut rupanya tidak cocok dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Sebab, rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yamg disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujarnya.

Djarot mengatakan sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, ia mengungkapkan alasan mengapa kedua menteri tersebut harus dievaluasi.

Ia mencotohkan ketika Indonesia berusaha menjadi negara swasembada pangan atau kedaulatan pangan, namun produksinya ternyata tidak mencukupi.

"Sehingga, harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton. Padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan," ungkap Djarot.

Selain itu, Djarot juga mengungkit terkait kebijakan food estate yang sebagiannya dinilainya gagal.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved