Lapor ke DKPP, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Tegaskan Tak Ada Niat Tunda Pemilu
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menegaskan sejumlah laporan terkait dugaan kecurangan tahapan Pemilu tak terkait wacana penudaan Pemilu.
lihat foto
Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menegaskan sejumlah laporan terkait dugaan kecurangan tahapan Pemilu tidak berkaitan dengan wacana penundaan Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Tim Hukum Advokasi Airlangga Julio saat konferensi pers seusai melaporkan dugaan pelanggaran etik dalam proses verifikasi faktual partai calon peserta pemilu 2024 ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Jakarta, Kamis (29/12/2022).
“Kami tegaskan, pertama koalisi kami masyarakat sipil kawal pemilu bersih tidak ada minat, satu tidak ada hubungannya dengan kelompok-kelompok yang ingin menunda Pemilu 2024,” kata Airlangga Julio.
Terkait sejumlah laporan atas dugaan kecurangan Pemilu, Julio mengatakan hal itu dilakukannya sebagai bentuk pengawasan demi mewujudkan lembaga penyelenggara Pemilu yang kompeten.
“Jangan dibalik logikanya, karena kami melaporkan, ingin kemudian menunda Pemilu, tidak. Kami ingin Pemilu sesuai jadwal dan diselenggarakan oleh penyelenggara yang berintegritas,” katanya.
Baca juga: Usai MoU Dengan KPU, Kapolri: Syarat Mutlak Jaga Persatuan Kesatuan Di Pemilu 2024
Julio pun menegaskan pihaknya tidak terafiliasi dengan partai politik maupun kelompok-kelompok yang berniat menunda Pemilu.
“Kami juga tidak menjadi bagian dari partai politik manapun dan tidak berafiliasi dan tidak juga berhubungan dengan partai politik manapun,” ucap Julio.
Secara keseluruhan telah terdapat 19 pimpinan KPU Daerah dan seorang KPU RI yang dilaporkan.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih melaporkan dugaan pelanggaran etik dalam proses verifikasi faktual partai calon peserta pemilu 2024 ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).
Baca juga: KPU Bantah Beri Instruksi ke KPUD untuk Gagalkan Partai Ummat Jadi Parpol Peserta Pemilu 2024
Kuasa Hukum Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Ibnu Syamsu Hidayat mengatakan ada sebelas pihak teradu yang dilaporkan.
Jumlah itu berasal dari Komisoner KPU Provnsi dan Kabupaten hingga KPU RI.
“Kami datang kesini melaporkan beberapa dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual,” kata Ibnu Syamsu Hidayat di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022).
“Ada 11 teradu yang kami laporkan dari KPU Provinsi, Kabupaten dan KPU RI,” lanjutnya.
Untuk diketahui, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik dilaporkan ke DKPP atas pernyataannya soal "tegak lurus arahan" kepada ribuan anggota KPU daerah dalam Konsolidasi Nasional awal Desember 2022 lalu.
Baca juga: Ketua KPU Sebut Ada Kemungkinan Pemilu 2024 Berlakukan Sistem Proporsional Tertutup
