Merunut Sinyal Reshuffle Terakhir, Hasil Survei hingga Jokowi Buka Peluang Rombak Kabinet

Sementara itu, Jhonny G Plate menegaskan, meski NasDem kini telah mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi capres, NasDem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga selesai masa jabatannya pada 2024 mendatang.

Menurut Jhonny, dukungan itu harus dilakukan NasDem sebagai wujud tanggung jawab dan konsistensi partai koalisi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

"Sikap itu yang harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dan konsistensi partai koalisi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju," kata Johnny.

Lebih lanjut, Jhonny menyebut jika reshuffle kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden.

Selain itu, kewenangan reshuffle kabinet ini juga telah dijamin oleh konstitusi, sehingga harus selalu dihormati.

Jhonny pun meyakini jika Jokowi akan selalu independen dalam mengambil keputusan, termasuk soal reshuffle kabinet.

"Pak Presiden selalu independen dalam mengambil keputusan, tidak dipengaruhi termasuk oleh sahabat-sahabat relawan," pungkasnya.

PDI-P Dukung Wacana Reshuffle

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila melakukan perombakan kabinet atau reshuffle terhadap para menterinya.

Hasto mengatakan, Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk mendampinginya dalam menyelesaikan masalah.

"Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," kata Hasto di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Hasto menuturkan, hal tersebut guna pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berada dalam kondisi "sense of happiness" di pemilihan umum (pemilu) 2024.

"Supaya nanti di pemilu 2024 dalam kondisi sense of happiness yang tinggi karena kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya," ujarnya.

Baca juga: Respon Sinyal Reshuffle, PDI Perjuangan Minta Jokowi Evaluasi Dua Menteri dari NasDem

Ia menyebut, Jokowi berhak melakukan perombakan kepada para menterinya yang tak sejalan dengan perintahnya.

"Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimiliknya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden," ucapnya.