Bersama Pejabat BPK, Anggota Komisi XI DPR Gembleng Ratusan Kades soal Akuntabilitas Dana Desa
Mukhamad Misbakhun mengingatkan para kades di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mengedepankan integritas dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa.
Penulis:
Hasiolan Eko P Gultom
Editor:
Theresia Felisiani
lihat foto
Ist
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun hadir sebagai pembicara ‘Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa’ di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Jum’at (16/12/2022). (HO/IST)
“Kepala desa di Kabupaten Probolinggo ini perlu kita jaga supaya bisa menjalankan tugas dengan baik. Jangan sampai di akhir pengabdiannya ada masalah,” harap mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu.
Baca juga: Mendes PDTT: Desa Wisata Harus Lahir dari Upaya Pelestarian Alam
Adapun Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK R Yudi Ramdan Budiman menyampaikan dana desa harus dikelola dengan baik agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kegiatan ini sebagai bagian dari tanggung jawab kami bersama mengawal pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel, lebih transparan, dan memberikan kemakmuran kepada rakyat,” ujar Yudi. (*/)
