Komisi XI DPR RI Gelar RDPU Bersama Pegiat Koperasi dan Pemerintah Soal Rumusan Baru RUU PPSK
omisi XI DPR RI melakukan penyusunan rumusan ulang penyempurnaan RUU PPSK yang beberapa ketentuan pasalnya mendapat respon keras.
lihat foto
Marcelius (Credit Union kalimantan Barat) menegaskan koperasi tidak alergi dengan pengawasan, ia meminta agar koperasi diperkuat melalui RUU Perkoperasian, dan agar pemerintah membuat DIM baru dengan koperasi dikeluarkan dari RUU PPSK.
Baca juga: FORDEBI: Tidak Tepat Pengawasan Koperasi Dilakukan Oleh OJK
Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie menanggapi aspirasi para pegiat koperasi, ia menyampaikan terima kasih kepada para pegiat koperasi telah hadir dalam RDPU Komisi XI.
"Kami telah meminta pemerintah agar membuat DIM baru terkait RUU PPSK, kami sangat memahami tentang koperasi dari dan oleh untuknya. Rancangan undang-undang ini mengatur ketika koperasi berhubungan dengan instrumen atau lembaga-lembaga keuangan, bagaimana menyikapinya?," jelas Dolfie.
Hadir dalam rapat RDPU 19 perwakilan pegiat koperasi se-Indonesia dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Dari perwakilan pemerintah hadir dari Kementerian Keuangan, Kemenkumham dan KemenkopUKM.
