Sabtu, 4 Oktober 2025

Jokowi Dihujani Kritik setelah Singgung Pilpres Jatah Prabowo, Disebut Tak Etis hingga Tak Sensitif

Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Pilpres 2024 sepertinya jatah Prabowo Subianto memantik sejumlah kritikan. Jokowi disebut tak etis.

Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan jalur laut saat mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022) - Presiden Jokowi menuai sejumlah kritikan setelah menyinggung jatah Pilpres dan dukungannya kepada Prabowo Subianto. 

TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Pilpres 2024 sepertinya jatah Prabowo Subianto memantik sejumlah kritikan.

Diketahui pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri HUT ke-8 Perindo, Senin (7/11/2022), yang juga dihadiri Prabowo.

"Tadi Pak Hary (Tanoesoedibjo) menyampaikan saya ini dua kali Wali Kota Solo, menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, Gubernur sekali, menang," ungkap Jokowi, dikutip dari Kompas TV.

"Kemudian dua kali di Pemilu Presiden juga menang, mohon maaf Pak Prabowo."

"Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo," ucap Jokowi, disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Sejumlah pihak mengkritik pernyataan Jokowi, dari partai politik maupun pengamat politik.

Baca juga: Talkshow Panggung Demokrasi 9 November 2022: Di Balik Dukungan Jokowi ke Prabowo

Jokowi Dinilai Langgar Etik

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menilai dukungan Jokowi kepada Prabowo, melanggar etik.

Hal ini karena lontaran Jokowi tersebut menunjukkan semacam dukungan pada calon presiden berikutnya. 

"Tentu saja sangat melanggar etik. Karena perkataannya jelas menunjukkan semacam endorsement pada calon presiden berikutnya," kata Bivitri, Selasa (8/11/2022). 

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti (Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com)

Baca juga: Reaksi Prabowo Ketika Ditanya soal Sinyal Dukungan Jokowi pada Pilpres 2024

Diberitakan Tribunnews.com, ia juga menambahkan, banyak respons dari elite partai yang mengatakan tindakan tersebut hanya sekadar basa-basi.

Namun, jelas Bivitri, di situ lah letak etik bagi penyelenggara negara.

Dalam berkomentar, bagi seorang penyelenggara negara, ada batas-batas etiknya.

Sebab ucapan ini bakal berpengaruh pada situasi politik bahkan kebijakan. 

"Memang ada sebagian yang pasti akan bilang itu hanya basa basi. Tapi justru di situ letak etik bagi penyelenggara negara, dalam keseharian, dalam berkomentar, ada batas-batas etik yang tinggi," ujar Bivitri.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved