Pj Gubernur DKI Disebut Harus dari Kelompok Netral untuk Redam Pembelahan Warga Jakarta

"Bagaimana menggerakan RT/RW, Lurah dan Camat untuk melakukan layanan publik yang optimal. Itu sulit sekali karena terjadi pungli, suap, dll. Jual beli jabatan juga terjadi," terangnya.

"Jadi ini yang harus menangani dan menggerakan adalah Kemendagri yang punya pengalaman," sambungnya.

Sedangkan, terkait persoalan konteks wilayah penyangga, Trubus menyebut Heru dan Marullah tak mempu menjawab hal itu.

Persolan wilayah penyangga Ibu Kota ini sangat penting, terutama dalam mensinergikan kebijakan. Ia mencontohkan persoalan sampah DKI yang harus dibuang ke Bantar Gebang, Bekasi.

"Itu tidak bisa ditanggani dua org itu kecuali Kemendagri yang bisa mensinergiskan wilayah penyangga dan DKI," jelasnya.