BBM Bersubsidi
Aiman: Jangan Sampai Masyarakat Simpulkan Kenaikan BBM Demi Loloskan Jokowi 3 Periode
Aiman menganggap kenaikan itu pun bisa membuat masyarakat mengambil kesimpulan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin maju untuk ketiga kalinya
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dekralator Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK), Aiman Adnan, menilai wacana kenaikan BBM subsidi jenis pertalite dan solar bisa membuat masyarakat kalangan bawah semakin tercekik.
Aiman menganggap kenaikan itu pun bisa membuat masyarakat mengambil kesimpulan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin maju untuk ketiga kalinya di Pilpres 2024.
"Menaikkan harga BBM hanya menguntungkan Presiden Jokowi dan kroni-kroninya. Kenaikan BBM justru mencekik rakyat kecil. Karena itu, kenaikan BBM jangan sampai membuat masyarakat menyimpulkan untuk menunjang mereka-mereka menyiapkan logistik di pemilihan selanjutnya yang membutuhkan dana segar dan besar," kata Aiman dalam keterangannya, Selasa (30/8/2021).
Menurut Aiman, Jokowi selama menjabat hampir dua periode berhasil menjaga stabilitas harga BBM.
Bahkan, pemerintahan Jokowi di masa-masa sulit pada era pandemi hampir 3 tahun tidak menaikkan harga BBM.
Karena itu, sangat janggal apabila Jokowi ingin menaikkan harga BBM menjelang masa kepemimpinannya habis.
Namun, apabila dikaitkan dengan penambahan masa jabatan presiden, menurut Aiman, hal itu bisa menjadi masuk akal.
Sebab, lanjut dia, mengubah konstitusi dan menggalang suara partai politik membutuhkan kekuatan materiil dan inmateriil yang sangat besar.
"Jangan sampai masyarakat simpulkan kenaikan BBM demi loloskan Jokowi 3 periode," tegas dia.
Aiman mengkritisi alasan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa BBM Indonesia termasuk paling murah di Asia.
Baca juga: Partai Buruh Bakal Gelar Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM di DPR Pada 6 September
Menurut Aiman, Jokowi hanya membandingkan harga BBM Indonesia dengan negara-negara maju, seperti Amerika Serikat Rp 19.400 per liter dan Singapura Rp 33 ribu per liter.
Aktivis asal Sulawesi Selatan itu menilai jelas harga BBM di dua negara itu tinggi. Namun, harganya berbanding lurus dengan pendapatan per kapita masyarakat Singapura dan Amerika Serikat.
Pada 2021, menurut laporan Bank Dunia, pendapatan per kapita per tahun Singapura sekitar Rp 1 miliar dan Amerika Serikat sekitar Rp 944 juta, sedangkan Indonesia hanya Rp 63 juta.
"Jadi, Pak Jokowi jangan hanya membandingkan harga BBM dengan negara maju. Di Malaysia, oktan 95 dijual sekitar Rp 6.780 per liter, sedangkan di Brunei oktan lebih bagus malah lebih murah lagi, tidak sampai Rp 6 ribu," kata dia.
Dia menilai Presiden Jokowi juga bisa membatalkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara apabila benar BBM subsidi membebani APBN.
Meski Jokowi mengeklaim pembangunan menggunakan dana dari pihak kedua, tetapi anggaran yang dikeluarkan tersebut bisa digunakan untuk BBM.
Jokowi, lanjut dia, akan dikenang sebagai negarawan apabila membatalkan legasinya itu demi kemaslahatan yang lebih besar lagi.
Aiman khawatir apabila BBM dinaikkan, daya beli masyarakat kecil semakin menurun, sehingga membuat kericuhan yang lebih dalam lagi.
"Atau jangan-jangan ada agenda lebih besar lagi di balik kekacauan dari dampak kenaikan BBM nanti. Apalagi Pak Jokowi terkesan mentel di hadapan para sukarelawannya bahwa ini negara demokrasi sehingga wajar masyarakat menyampaikan Jokowi 3 periode," kata Aiman.
Aiman menilai Jokowi setelah mendapat demonstrasi keras dari berbagai elemen karena isu periodisasi presiden ditambah, langsung menegur para menteri-menteri dan pendukungnya.
Namun, lanjut dia, Jokowi akhir-akhir ini seperti mengizinkan para sukarelawannya boleh berbicara presiden tiga periode.
"Perlu diingat juga pada 2019 lalu, ketika masyarakat banyak menyuarakan dan memakai atribut ganti presiden, banyak ditangkap oleh polisi. Padahal momennya itu memang sedang pemilu. Lah, ini kenapa polisi diam saja ketika banyak yang menyuarakan presiden tiga periode yang jelas-jelas pemilu 2 tahun lagi dan menabrak konstitusi kita," tegas dia.
