Demokrat Minta KPU Kedepankan Tujuan Pemilu Bukan Unsur Kepraktisan atau Minimalisir Anggaran

Dirinya juga menyebut, kalau pemilu mendatang merupakan momentum bagi rakyat untuk menyalurkan harapan dan aspirasi dalam memilih pemimpin nasional yang baru.

"Pertaruhan bagi demokrasi Indonesia, apakah akan melangkah maju, atau malah semakin merangkak mundur seperti beberapa tahun terakhir. Pemilu 2024 ini momentum yang sangat penting untuk bangsa dan negara ini," tutur Herzaky.

Baca juga: KPU Siapkan Rp14,4 Triliun untuk Antisipasi Putaran Kedua Pilpres 2024

Oleh karena itu, Demokrat kata Herzaky beranggapan, durasi masa kampanye untuk pada calon pemimpin baru itu harusnya bisa lebih terbuka.

Sebab, rakyat dalam menentukan pilihan terhadap calon pemimpinnya harus bisa mengetahui lebih jauh.

Itu kata Herzaky bukan tanpa tujuan, untuk perbaikan nasib rakyat terlebih setelah dihantam pandemi Covid-19 dua tahun ini.

"Jadi, ruang untuk berkampanye, menyampaikan visi misi, gagasan-gagasan besar, program kerja dari tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden seharusnya benar-benar dibuka lebar, bukannya malah semakin dibatasi," tukas Herzaky.

Diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengikuti kemauan pemerintah terkait durasi kampanye Pemilu 2024 yakni hanya 90 hari. Sebelumnya KPU ingin masa kampanye pemilu selama 120 hari.

 "Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari,” kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajaran KPU lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (30/5/2022).

Menurutnya, Presiden dan KPU berpandangan sama bahwa sebisa mungkin kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat yang berlama-lama, sehingga kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari.

 “Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," ungkapnya,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut Presiden kata Hasyim juga berpesan kepada seluruh jajaran KPU baik KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu.

“Beberapa indikatornya antara lain meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU,” pungkasnya.