Koalisi Indonesia Bersatu Bisa Ganggu Pemerintahan Jokowi? Berikut Penjelasan Golkar dan Reaksi PDIP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan munculnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan untuk memajukan bangsa, terlebih memasukkan agenda politik 2024.

Untuk itu, dia mengingatkan agar kepentingan rakyat sebagaimana mestinya harus didahulukan.

"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong," kata Hasto saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Hasto kemudian mengingatkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin berdiri atas kerja sama antarpartai politik.

Menurut dia, kerja sama itu terbentuk mengingat mandat rakyat begitu besar kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Poros Koalisi Pilpres 2024 Mulai Bermunculan, Pengamat Nilai Capres PKB Layak Maju

Untuk itu, PDI-P disebut memiliki tanggung jawab terus mengingatkan besarnya mandat rakyat terhadap pemerintahan saat ini.

"Kami tidak ikut dansa-dansa politik. Yang kami lakukan adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan rakyat itu dengan menggalang kerja sama yang lebih besar," kata Hasto.

Soal Pertemuan Megawati-Prabowo

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah bahwa pertemuan PDIP dengan sejumlah elit partai politik belakangan ini, disebut sebagai koalisi. 

Menurut Hasto, pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan ketum parpol lain, seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, hanya sekadar silaturahmi di momen Lebaran. 

"Kalau pertemuan antara ketua parpol itu pertemuan silaturahim, itu belum koalisi," kata Hasto usai mengikuti Senam Sicita di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022). 

Baca juga: Soal Koalisi Besutan Golkar-PAN-PPP, PDIP: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal, Membuang Energi

Baca juga: Sekjen PDIP: Menghadapi Pemilu 2024, Diperlukan Kesiapan Mental dan Taat Aturan Main

Hasto pun menjelaskan, bahwa koalisi itu dalam perspektif politik ditandai dengan komitmen bersama.

Dimulai, dari tahapan kerjasama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan, program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara.

"Serta keterpaduan untuk menyatukan semua elemen kekuatan parpol dalam menghadapi Pemilu khususnya Pilpres," ucapnya.

Hasto juga merespons soal pertemuan antara Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PPP Suharso Monoarfa.

Baca juga: Soal Koalisi di Pilpres, PDIP Tunggu Perintah Ketua Umum Megawati