Ketua Banggar DPR: Saatnya Persiapkan Tahapan Pemilu 2024

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah menyayangkan dalam beberapa waktu belakangan ini energi bangsa tersedot untuk membincang, memperdebatkan dan memobilisasi sumber daya tentang wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

"Padahal kehidupan sehari hari rakyat kita sedang berjibaku dengan banyak persoalan. Belum reda pandemi covid-19, rakyat dihadapkan berbagai kelangkaan dan naiknya kebutuhan barang- barang konsumsi," kata Said di Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Celakanya, kata Said, kenaikan barang-barang strategis itu berbarengan dengan awal Ramadhan.

"Sudah menjadi siklus musiman bila jelang Ramadhan hingga Lebaran terjadi kenaikan barang-barang konsumsi karena naiknya permintaan," katanya.

Baca juga: Jokowi kepada Para Menteri: Jangan Sampai Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu

Baca juga: Awal Ramadan, Harga Cabai Merah Keriting dan Rawit Makin Pedas, Harga Bawang Merah Ikut Naik 

Seolah belum berhenti hantaman kenaikan komoditas strategis, terlontar wacana oleh pejabat pemerintah akan menaikkan Pertalite dan LPG 3 Kg yang notabene diperuntukkan bagi keluarga miskin.

"Sangat tidak elok memang, saat kehidupan rakyat sehari hari terhimpit kebutuhan pangan dan bahan bakar minyak yang naik, sementara yang dibari amanah kekuasaan berhasrat memperpanjang kekuasaan," katanya.

"Hingga beberapa bulan kedepan saya perkirakan kita masih akan menghadapi tren kenaikan kebutuhan barang barang konsumsi. Apalagi jika perang antara Ukraina dan Rusia tidak segera berakhir," ujarnya.

Menurut dia, ekonomi dunia telah sedemikian rupa kait mengait, antar negara dibanyak kawasan saling bergantung satu sama lain, khususnya terhadap kebutuhan barang barang konsumsi.

"Persoalan persoalan didepan mata inilah yang harus kita mitigasi dengan baik," ujar Said.

Baca juga: Puan Minta Menteri Turuti Perintah Jokowi Berhenti Bicara Penundaan Pemilu: Fokus Bantu Presiden

Politisi PDIP ini sangat mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan semua bawahannya menghentikan pewacanaan penundaan pemilu, maupun perpanjangan masa jabatan presiden untuk periode ketiga.

"Kekuasaan sesungguhnya adalah penderitaan, sebab kekuasaan adalah segenap tanggungjawab. Tetapi bila kekuasaan diterjemahkan sebagai pengumpulan keuntungan sumber daya, tentu ini bisa menjadi candu. Bila kecanduan memang bisa lupa daratan, apapun bisa diterabas, tak terkecuali konstitusi," katanya.

Dikatakan bahwa pewacanaan kontraproduktif ini kiranya bisa menjadi pelajaran berharga.

Sekuat apapun dukungan politik dalam pemerintahan, tetapi bila sudah menabrak sendi sendi bernegara yang tiangnya disangga oleh konstitusi, saya kira nalar rakyat akan tersulut bangkit.

Bernegara butuh kematangan, kebijaksanaan dan kearifan, tidak cukup dengan dukungan politik dan popularitas.

"Atas pernyataan Presiden Joko Widodo ini, saya kira kita harus menatap kedepan untuk mempersiapkan pemilu 2024 dengan baik. Kita harapkan pemilu 2024 menjadi tonggak penting bagi demokrasi kita kedepan yang kian matang, dan sukses kepemimpinan nasional dengan penuh martabat," katanya.

Baca juga: Pemda Diminta Antisipasi Keramaian di Tempat Wisata saat Momen Libur Lebaran

Baca juga: Umumkan Cuti Bersama Lebaran, Menko PMK: Pemerintah Kebut Vaksinasi Booster