Momen KSP hingga Mensesneg Dicecar Komisi II DPR soal Deklarasi APDESI Jokowi 3 Periode

"Kalau pun ada, biarkan itu jadi isu elite akan diputuskan para pimpinan partai. Mohon jawaban dari tiga pembantu utama Presiden, sehingga saya bisa menyampaikan pada masyarakat bahwa tidak ada gerakan untuk tiga periode untuk pak Jokowi," jelas Mardani.

Dijawab Mensesneg hingga Sekretaris Kabinet

Masih dikutip dari sumber yang sama, Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun menjawab pertanyaan para anggota Komisi II DOR.

Pratikno menjelaskan, saat Jokowi hadir di acara APDESI itu, tak muncul pernyataan deklarasi dukungan Presiden 3 periode.

Menurut Pratikno, isu deklarasi muncul ketika Jokowi sudah meninggalkan acara.

Baca juga: PDIP: Itu Maunya Apdesi Jokowi 3 Periode, Tapi Ingat Masa Jabatan Presiden Berdasarkan Konstitusi

Adapun kehadiran Jokowi di acara itu sebagai bentuk apresiasi kepada para kepala desa.

"Mengenai pertanyaan tentang Apdesi, jadi kebetulan saya ikut mendampingi bapak presiden hadir di acara tersebut. "

"Jadi bapak presiden menerima undangan sebagai apresiasi terhadap desa. Pak presiden hadir dan perlu kami tegaskan waktu pak presiden ada di ruang tersebut tidak ada pernyataan deklarasi apapun," tutur dia.

"Jadi kalaupun ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami, karena kami memang statusnya diundang dan deklarasi yang dilakukan yang kami baca di media itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat," sambung Pratikno.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung juga ikut menjawab soal dugaan anggaran di balik acara APDESI yang terjadi deklarasi dukunhan Jokowi 3 periode.

Ia menegaskan bahwa tak ada anggaran ketiga pembantu Jokowi digunakan untuk deklarasi tersebut.

"Pertama, tidak ada anggaran baik di Setneg, Seskab, maupun KSP mengenai hal ini, sehingga dengan demikian clear terhadap hal itu," jelas Pramono.

Baca juga: Jokowi Terima Nama-nama Calon Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH 2022-2027

Pramono juga menjelaskan bahwa Jokowi sudah 4 kali mengeeluarkan pernyataan menolak jabatan Presiden 3 periode

"Terkahir tanggal 30 Maret 2022 di Borobudur saya yakin apa yang disampaikan Presiden sudah cukup jelas ditanggap oleh publik," ucapnya.

"Bahwa kemudian masih ada yang mencoba (deklarasi), namanya juga mencoba."

"Kami tahu untuk merubah apalagi melakukan amanden UUD itu tidak mudah dan akan membuka kotak pandora kemana-mana. Saya yakin ini jadi pelajaran," imbuh dia.

(Tribunnews.com/Shella Latifa)

Baca berita soal Masa Jabatan Presiden lainnya