Sidang IPU 144: DPR Tawarkan Proposal Penanganan, Akan Buat Draft Resolusi Damai Rusia-Ukraina

TRIBUNNEWS.COM - Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 digelar di Nusa Dua, Bali mulai hari ini Minggu (20/3/2022) hingga Rabu (24/3/2022) mendatang.

Sidang IPU tahun ini mengangkat tema Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change.

Meskipun mengusung tema berunsur perubahan iklim, sidang ini juga berfokus pada salah satu isu yaitu konflik yang terjadi antara Rusia-Ukraina.

Dikutip dari dpr.go.id, dalam penyelesaian konflik kedua negara, DPR hendak mengajukan proposal dalam penanganannya.

Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus.

“Kita coba menawarkan itu. Yang intinya dengan cara-cara damai, dialog, dan diplomasi. Kita bersama teman-teman yang dari Anggota IPU ini sudah sepakat, kita tidak mengharapkan konflik ini tidak berlanjut,” kata Lodewijk.

Baca juga: Sekjen IPU: Kepemimpinan Puan Maharani di IPU Jadi Simbol Pemimpin Perempuan di Dunia

Baca juga: Ketua DPR Berharap Lahir Deklarasi Nusa Dua dari Sidang Ke-144 IPU di Bali

Selain itu, Lodewujk juga menegaskan betapa pentingnya bagi parlemen untuk mendorong bagaimana konflik-konflik yang terjadi di belahan dunia ini dihindari karena dampaknya sangat merugikan masyarakat di dunia.

“Kita tahu bagaimana harga minyak dunia sudah mulai naik, kita rasakan juga berpengaruh pada kebutuhan bahan pokok kita.”

“Nah itulah yang saya katakan agar konflik ini segera bisa kita akhiri dengan mengedepankan dialog,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Lodewijk juga mengaskan posisi DPR RI  tidak memihak ke salah satu negara yang sedang berkonflik.

Hal tersebut, katanya, tidak baik secara politik bagi Indonesia ketika memihak kepada salah satu negara.

“Dengan Ukraina kita sangat bersahabat, Rusia dengan kita juga bersahabat. Nah tentunya dalam konteks menjaga perdamaian dunia, kita sebagai negara nonblok harus melihat situasi ini.”

“Jangan sampai geopolitik ini berpengaruh pada geo-strategi yang akan kita terapkan,” tutur Lodewijk.

Selanjutnya, Lodewijk mengatakan agar kedua negara tersebut bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang solutif.

Baca juga: Pimpinan BKSAP DPR Sebut Delegasi Rusia dan Ukraina Tak Hadiri Sidang IPU di Bali

Ditambah ia juga mengingatkan agar negara lain jangan membuat konflik kedua negara semakin meruncing.

“Kalau kita lihat tanda-tanda itu, Presiden Ukraina maupun Rusia sudah ada (cara solutif).”

“Tinggal bagaimana negara-negara kawasan di sana juga mendorong penyelesaian konflik dan jangan sampai ada yang memanas-manasi. Jangan sampai terjadi seperti itu,” jelasnya.

DPR Jadi Pembuat Draft Resolusi Damai Rusia-Ukraina

Pertemuan sampingan yang bertajuk Asean +3 dalam sidang IPU ke 144 juga memunculkan sebuah kesepakatan yaitu DPR RI menjadi anggota komite yang akan membuat draft resolusi perdamaian Rusia-Ukraina.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon.

Baca juga: Wakil Ketua BKSAP Sebut Warga Bali Bersyukur Ada IPU ke-144, Momentum Pemulihan Sektor Pariwisata

Ia juga menyatakan resolusi yang telah dibuat akan dibawa ke pertemuan Asia Pasifik yang akan berlangsung sore ini.

“Kita (DPR RI) sponsor utama (emergency item Rusia-Ukraina). Kita yang membuat sponsor dan akan menawarkan ke parlemen dunia,” kata Fadli.

Menurutnya, resolusi yang dibuat bisa menjadi solusi alternatif atas konflik Rusia-Ukraina meski negara-negara di Eropa juga telah membuat suatu resolusi mengenai invasi Rusia dan Belarusia ke Ukraina.

“Menurut kami itu bukan wilayah parlemen. Nah, untuk kita mengusulkan apa peran parlemen dalam penyelesaian konflik di Rusia dan Ukraina.”

“Jadi kita lebih mengarah kepada solusi,” ujarnya.

Fadli juga menjelaskan parlemen dunia memiliki dampak yang sangat besar terhadap perdamaian dunia.

Hal itu, katanya, disebabkan oleh para anggota parlemen merupakan perpanjangan tangan dari rakyat sehingga lebih leluasa untuk bersuara dan menyampaikan pendapat.

“Tetapi kalau kemudian keberadaan kita hanya menyalahkan tentu tidak ada solusi.”

“Kita menjadi suatu jembatan bagi masyarakat unutk mencari penyelesaian dari konflik-konflik tersebut sehingga kami mengusulkan untuk mengedepankan the rule of parliament,” kata Fadli.

Sebelumnya, pada Sabtu (19/3/2022), Ketua DPR RI, Puan Maharani menajak majelis membicarakan resolusi konflik antara Rusia dan Ukraina.

“Parlemen perlu lebih terlibat dalam pembahasan isu-isu internasional.”

“Peran parlemen diperlukan untuk memberi dukungan kepada kesepakatan internasional termasuk pada isu perdamaian dan keamanan internasional yang juga menjadi perhatian karena dunia belum sepenuhnya terbebas dari konflik,” kata Puan dalam konferensi pers di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali.

Selain itu, katanya, IPU ke-144 juga akan mendorong agar akses kemanusian kepada rakyat sipil dapat terjamin soal konflik Rusia dan Ukraina.

Baca juga: Jelang Pelaksanaan IPU di Bali, Ketua DPR Serukan Perdamaian di Ukraina

Di akhir konferensi pers, Puan menekankan agar Sidang IPU ini membahas krisis Ukraina secara serius.

Hal tersebut, menurutnya, dikarenakan parlemen dunia harus membawa semangat perdamaian internasional.

“Langkah dialog dan gencatan harus menjadi topik utama karena banyaknya korban tewas akibat konflik Rusia dan Ukraina,” pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina