Pilpres 2024
Industri Survei Menjamur Jelang Pilpres, Asosiasi Diminta Turun Gunung
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengaku tak heran dengan menjamurnya lembaga survei akhir ini
lihat foto
Dari segi waktu pelaksanaan, hanya selisih kurang lebih 1 (satu) bulan. Survei LKJ dilakukan pada Februari, sementara Litbang Kompas melakukan survei pada Januari 2022.
Jumlah sampel LKJ 1225. Sedangkan Litbang Kompas menggunakan sampel 1200 responden.
Tetapi hasilnya, lanjut Karyono, ada selisih elektabilitas yang mencolok. Utamanya elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Dijelaskan, pada survei Litbang Kompas elektabilitas Ganjar 20,5 persen. Sementara hasil survei LKJ elektabilitas Ganjar hanya 16,3 persen. Dengan itu, kata Karyono, nampak ada jarak yang jauh.
Sedangkan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam survei Litbang Kompas elektabilitasnya 14,2 persen, di survei LKJ memang tidak terlalu jauh selisihnya dengan Litbang Kompas, yakni 15,6 persen.
Baca juga: Tanah yang Dibawa Anies ke IKN Hasil Cangkulan Emak-emak Kampung Akuarium, Ini Makna dan Tujuannya
Baca juga: 17 Kali Kecelakaan Transjakarta, Ini Respons Dirlantas Polda Metro Jaya hingga Wagub DKI
Begitu pula dengan elektabilitas Prabowo yang tidak bergeser jauh antara hasil survei LKJ dengan Litbang Kompas, yaitu pada hasil survei Litbang Kompas elektabilitas Prabowo 26,5 persen, sementara berdasarkan survei LKJ 27,2 persen.
"Dari analisis tersebut masyarakat bisa menyimpulkan sendiri, mana hasil survei yang dapat dipercaya," kata Karyono.
Sedangkan soal elektabilitas Dedi Mulyadi yang lebih tinggi dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, kata dia, mungkin bisa disebabkan karena Dedi pernah memimpin suatu daerah, yakni menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Jawa Barat, dua periode dan pernah menjadi calon wakil Gubernur Jawa Barat, di Pilgub Jabar, dan cukup populer kala itu.
Dengan sederet posisi itu, kata Karyono, setidaknya Dedi sudah memiliki modal sosial dan rekam jejak dalam kontestasi elektoral dibanding Airlangga.
Karyono mendorong agar sengkarut hasil survei ini menjadi perhatian lembaga asosiasi seperti Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi) untuk melakukan pengawasan, penertiban, audit data, peringatan, sanksi dan memberikan pendidikan kepada lembaga survei yang tidak memenuhi kaedah ilmiah.
"Sekarang saatnya AROPI dan PERSEPI segera bertindak," ujar Karyono.
