Kontroversi JHT
Perjalanan Permenaker soal JHT: Diteken Menaker hingga Kini Diminta Jokowi untuk Direvisi
Berikut rangkaian perjalanan soal JHT dari awal penekenan oleh Menaker hingga diminta Presiden Jokowi untuk direvisi.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) telah memasuki babak baru.
Terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) terkait polemik pencairan dana JHT.
Presiden memerintahkan kepada kedua menteri tersebut untuk menyederhanakan tata cara dan persyaratan pembayaran.
Dikutip dari YouTube Sekretariat Negara, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan penyederhanaan soal pencairan dana JHT melalui pertimbangan masa sulit sekarang.
“Dipermudah agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini terutama yang sedang menghadapi PHK,” ujar Pratikno.
Baca juga: Respons Menaker Ida setelah Dipanggil Jokowi, Sebut Pemerintah akan Revisi Aturan JHT
Sementara itu, respons Ida mengenai pemanggilan Presiden Jokowi terkait Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, dirinya mengatakan pihaknya akan melakukan revisi.
“Tadi saya bersama Pak Menko Perekonomian telah menghadap Bapak Presiden.”
“Menanggapi laporan kami, Bapak Presiden memberikan arahan agar regulasi terkait JHT ini lebih disederhanakan,” ujarnya pada Selasa (22/2/2022) dikutip dari Kompas.com.
Diteken Menaker
Awal mula munculnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini adalah ditekennya aturan tersebut oleh Ida Fauziyah pada 2 Februari 2022.
Permenaker ini pun sekaligus mencabut Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Manfaat Jaminan Hari Tua.
Namun adanya Permenaker ini menimbulkan polemik di masyarakat yaitu terkait isi dari pasal 3 yang berisi manfaat JHT baru dapat diberikan saat peserta masuk masa pensiun di usia 56 tahun.
“Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun,” demikian isi dari pasal tersebut.
Baca juga: Cara Menghitung Besaran JHT Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Cek Syarat Klaim JHT secara Penuh
Padahal pada aturan sebelumnya, JHT bisa diklaim pekerja sebulan setelah mengundurkan diri dari bekerja.
Dikritik hingga Adanya Aksi Demo
