Berita Populer Hari Ini
POPULER NASIONAL Luhut Tolak Hentikan PTM di Jakarta | Respons MUI soal Ceramah Oki Setiana Dewi
Luhut menolak hentikan PTM di Jakarta, hingga respons MUI mengenai ceramah Oki Setiana Dewi.
lihat foto
Kemendikbudristek memberikan kebebasan kepada daerah-daerah PPKM Level 2 itu untuk dapat menyesuaikan PTM 50 persen atau 100 persen mempertimbangkan situasi Covid-19 di daerah.
Kebijakan baru ini termuat dalam Surat Edaran Mendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
Surat yang diteken langsung oleh Mendikbud Ristek Nadiem Makarim pada 2 Februari 2022 itu dikeluarkan imbas dari peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.
”Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level 2,” tulis Nadiem dalam surat edaran itu.
3. Respons MUI soal Ceramah Oki Setiana Dewi
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muhammad Cholil Nafis, memberikan tanggapan terkait viralnnya video ceramah Aktris, Oki Setiana Dewi.
Seperti diketahui, sosok Oki tengah menjadi sorotan usai ceramahnya yang disebut menormalisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), viral di media sosial.
Baca juga: Ceramah Oki Setiana Dewi Dianggap Menormalkan KDRT, MUI Turun Tangan: Tidak Sesuai Contoh Rasulullah
Baca juga: Jaringan Muslim Madani Tegur Ceramah Oki Setiana Dewi yang Kontroversial dan Viral di Tiktok
Dalam cuplikan video yang beredar, Oki menceritakan kisah yang disebutnya nyata, tentang pasangan suami istri di Jeddah, Arab Saudi.
Ia menceritakan seorang suami yang memukul istrinya, luluh lantaran sang istri tak mengadukan perbuatannya pada ibunya.
Mengenai ceramah yang disampaikan Oki, Cholil menilai tak semua KDRT disimpan rapat-rapat.
4. Polri Tidak Bertanggungjawab Terhadap Pengadaan Seragam Baru Satpam
Kepolisian RI menegaskan pengadaan seragam satpam bukan tanggung jawab institusinya.
Adapun pengadaan seragam nantinya diserahkan dalam kontrak kerja Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dan pengguna jasa.
