3 Tugas Penting Gus Yahya sebagai Ketum PBNU, Kuatkan Institusi hingga Pembenahan SDM

TRIBUNNEWS.COM -  KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya miliki tiga tugas penting usai terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang baru, menggantikan KH Said Aqil Siradj.

Dalam memimpin roda organisasi hingga 2026 ke depan, tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), KH Maman Imanulhaq menyebut Gus Yahya harus menjadi garda depan dalam penguatan institusi NU.

Di bawah pimpinan Gus Yahya pula, ke depan NU juga harus menjadi lokomotif untuk melakukan transformasi digital.

Tugas lainnya yang tidak kalah penting yakni penguatan dan pembenahan manajemen sumber daya manusia (SDM).

Baik di dalam warga Nahdliyin maupun kepada publik pada umumnya. 

"NU tidak hanya sekedar hanya melakukan transformasi digital, tetapi lebih dari itu yakni melakukan penguatan SDM untuk menjawab tantangan zaman," kata Kiai Maman dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (25/12/2021). 

Baca juga: Terpilih Jadi Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Bakal Libatkan Said Aqil dalam Kepengurusan

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo yakni tentang tantangan NU ke depan.

Menurut Kiai Maman, Gus Yahya juga harus mampu menafsirkan serta menjawab harapan Jokowi, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun dalam konteks kebudayaan.

Jokowi Ingin Santri dan Ulama Melek Digital

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin masyarakat Indonesia, khususnya para santri dan ulama melek teknologi di era digital seperti sekarang ini.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pembukaan Muktamar NU ke-34 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Daarussa'adah, Seputih Jaya, Lampung Tengah, Rabu (22/12/2021).

"Ini memang kerja besar, tetapi saya melihat potensi santri dan ulama itu ada, tinggal merajutnya."

Baca juga: Pidato Said Aqil pada Muktamar ke-34 NU, Nasionalisme dan Agama Harus saling Menguatkan

"Berkaitan dengan teknologi, saya melihat (santri-santri) yang pintar-pintar lulusan teknologi ini sangat banyak sekali."

"Karena apapun ke depan yang namanya teknologi itu, mau tidak mau kita harus masuk."

"Untuk itu kita ingin teknologi ini maslahat bagi umat, bagi masyarakat, maslahat bagi rakyat."

"Jangan sampai ini malah merusak dan membuat hal-hal yang negatif bagi rakyat kita," kata Jokowi yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (22/12/2021).

Sehingga, perlu adanya sebuah upaya bersama untuk membangun peradaban dunia.

Lalu, bagaimana cara memengaruhi kebijakan-kebijakan dunia (untuk dapat) berpihak pada negara-negara miskin, negara berkembang, negara kecil atau negara-negara kepulauan.

Baca juga: Disentil Kiai Said Soal Pemerataan Ekonomi di Muktamar NU, Jokowi Akui Tidak Gampang

"Utamanya dalam hal digitalisasi, perubahan iklim dan ekonomi hijau."

"Terakhir, saya juga berterima kasih kepada NU yang telah mengawal toleransi, kemajemukan, mengawal Pancasila dan UUD 1945, mengawal Kebhinekaan kita, mengawal NKRI," pungkas Jokowi.

Respons Pemerintah usai Gus Yahya Terpilih Jadi Ketum PBNU

Atas terpilihnya KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya jadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2021-2026, pemerintah beri respon.

Melalui Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Rumadi Akhmad, pemerintah apresiasi dan beri ucapan selamat  kepada Gus Yahya.

Selain karena Gus Yahya bukan orang asing bagi pemerintahan, pemilihan Muktamar ke-34 NU ini menjadi bukti begitu kuatnya aspirasi rakyat untuk melakukan regenerasi kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU). 

"Beliau pernah menjadi Wantimpres. Tentunya Pemerintah sangat senang dengan terpilihnya Gus Yahya ini."

"Gus Yahya adalah simbol kekuatan kader muda NU," kata Rumadi dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (25/12/2021).

Rumadi berharap, NU terus menjaga khiitahnya sebagai organisasi sosial keagamaan yang menjaga keislaman dan keindonesiaannya di bawah kepemimpinan Ketua PBNU baru.

Baca juga: Effendi Choirie Optimistis Gus Yahya Mampu Jalankan Amanah Muktamar Jadikan NU Pelopor Civil Society

Juga menjadi pilar untuk memperkuat agenda nasional pemerintah terkait moderasi beragama. 

"NU organisasi yang supportif terhadap pemerintah sejauh kebijakan pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip NU," tegasnya.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Srihandriatmo Malau/Taufik Ismail)