Politisi PDIP Pertanyakan Bio Farma Tak Terjun ke Bisnis PCR: Apa Dicegah Pak Menteri?

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Mufti Aimah Nurul Anam mempertanyakan PT Bio Farma soal bisnis PCR yang menurutnya kalah dengan perusahaan swasta.

"Saya ingin tanya apa ini dicegah oleh Pak Menteri (Erick Thohir)? Yang kemudian dia mengambil bisnis di sektor ini, kami pengin lihat apa sampeyan memang enggak punya inisiatif atau memang sama Menterinya enggak boleh untuk berbisnis di industri ini?" kata Mufti saat rapat dengar pendapat bersama perusahaan BUMN Farmasi, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Mufti sempat menyinggung soal layanan PCR Bio Farma dan perusahaan BUMN farmasi lainnya yang tidak terlihat di masyarakat.

"Kita lihat PCR, sampeyan keliling Jakarta ini selalu yang ada drive thru, ada PCR di pinggir jalan, promo-promo hanya Bumame dan Quick Test, saya belum lihat ada Indo Farma, Kimia Farma, Bio Farma, Phaprops," kata Mufti.

Baca juga: Andre Rosiade Bongkar Modal Tes PCR di Bawah Rp 200 Ribu

Padahal momentum bisnis PCR itu menurut Mufti bisa untuk menurunkan harga PCR saat ini.

"Ini ada 2 hal manfaat. Yang pertama pendapatan secara korporasi akan baik untuk Kimia Farma maupun Bio Farma, dan kedua bisa menekan harga di masyarakat," ucapnya.

Politisi PDIP itu lalu mempertanyakan alasan Dirut Bio Farma Honesti Basyir yang tidak melakukan hal tersebut.

Dia justru menduga Bio Farma dan perusahaan BUMN lainnya memang dilarang oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk ambil bagian dari bisnis itu.

"Setelah panjenengan sampaikan tadi, kita baru berpikir, sampeyan punya banyak hal terkait komponen dasar melakukan PCR, termasuk bahan reagen," katanya.

"Tetapi kenapa tidak ada inisiatif untuk melakukan berbisnis di bidang ini? Apa ini dicegah oleh Pak Menteri (Erick Thohir)? Yang kemudian dia mengambil bisnis di sektor ini?" tandas Mufti.

Diketahui, nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sorotan publik setelah disebut terlibat dalam bisnis tes PCR melalui PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Luhut memiliki saham di PT GSI secara tak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi. 

Pejabat Istana lain yang namanya dikaitkan dalam kepemilikan saham di PT GSI adalah Menteri BUMN, Erick Thohir.