Calon Panglima TNI
Istana Tak Masalah Meski Masa Tugas Jenderal Andika Perkasa di Militer Hanya Tersisa Satu Tahun
Partai Gerindra menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.
lihat foto
Ia juga memprediksi dalam uji kelayakan tersebut akan dibahas soal program-program Panglima TNI ke depan, seperti pembangunan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dilakukan dengan berpedoman pada rencana program Minimum Essential Force (MEF).
"Saya prediksi juga akan ditanyakan program-program lain seperti; upaya meningkatkan displin prajurit, pelatihan dan pendidikan TNI menjadi prajurit profesional, menjaga agar TNI tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan yakni tak berbisnis dan berpolitik praktis serta keinginan agar Panglima TNI harus mampu meningkatkan kesejahteraan prajurit, termasuk didalamnya membahas situasi di Papua dan situasi aktual seputar Laut Cina Selatan, dan masalah masalah lainnya," ujarnya.
Hasanuddin juga mengucapkan selamat kepada Jenderal Andika Perkasa yang menjadi satu-satunya calon Panglima TNI yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo.
"Selamat kepada Jenderal Andika Perkasa, semoga amanah dalam jabatan baru sebagai Panglima TNI," pungkasnya.
Ketua inisiatif untuk Demokrasi dan Keamanan (IDeKa) Al Araf menilai pengusulan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI sudah bisa diprediksi secara politik.
Pertama, kata dia, secara politik Presiden Joko Widodo cenderung mengangkat posisi puncak strategis di TNI maupun Polri yang memiliki kedekatan dengannya.
Menurutnya hal tersebut tercermin dari pengangkatan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang merupakan mantan ajudan Presiden dan saat ini pengangkatan Andika yang merupakan mantan Danpaspampres.
Kedua, kata dia, pernyataan anggota Komisi I DPR yang mendukung secara terbuka Andika juga menjadi penanda adanya dukungan politik parlemen dalam hal ini partai politik.
"Secara politik pengusulan Pak Andika jadi Panglima sudah bisa diprediksi," kata Al Araf ketika dihubungi Tribun.
Dalam konteks ini, Al Araf mengatakan pergantian panglima TNI menghindari pola rotasi pergantian panglima TNI sebagaimana disarankan dalam Undang-Undang TNI.
Tentunya, kata dia, kondisi tersebut akan memunculkan sedikit kekecewaaan dari Angkatan Laut yang sudah menunggu lama untuk menjadi Panglima TNI.
Namun demikian, kata dia pada akhirnya prajurit TNI akan patuh pada pilihan yang sudah ditetapkan oleh otoritas politik karena dalam negara demokrasi militer harus tunduk pada keputusan yang ditetapkan otoritas politik.
Hal yang terpenting ke depannya, kata dia, adalah langkah Panglima TNI baru.
"Apa langkah Panglima TNI baru dalam mendorong proses transformasi dan reformasi TNI yang masih menyisakan banyak masalah semisal proses modernisasi alutsista yang masih terbata, kesejahteraan prajurit yang belum sepenuhnya terjamin, reformasi peradilan militer dan lain sebagainya," kata Al Araf.(Tribun Network/gta/mam/wly)
