Singgung Masa Jabatan Presiden Hanya Bisa 2 Periode, Megawati Sebut Partai Berhak untuk Menang Terus

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menjelaskan soal batasan waktu terkait kepemimpinan sebuah partai politik dalam mengusung pemimpin negara.

Menurut Megawati, tidak ada aturan khusus yang melarang sebuah partai politik bisa memenangi pemilihan umum (pemilu) terus-menerus. 

Berbeda dengan presiden, masa jabatannya maksimal 2 periode, atau sepuluh tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat memberikan arahan dalam peresmian Prasasti Taman UMKM Bung Karno dan 16 Kantor Partai, Kamis (28/10/2021).  

"PDIP itu mudah-mudahan sebuah partai yang alhamdulillah dipercaya oleh rakyat, sudah dua kali menimba kemenangan."

"Dan dengan demikian saya selalu katakan, apakah ada aturan kita tidak boleh menang terus? Enggak ada yang menghalangi."

Baca juga: Berkaca Pemilu 2014 Lalu, Ini Strategi Megawati Usung Capres PDIP Menurut Pandangan Pengamat

"Karena yang harus ditarik itu adalah presidennya yang boleh dua kali, tapi kalau partainya mau menang terus enggak ada aturan enggak boleh. Itu lah yang saya inginkan," kata Megawati dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (29/10/2021).

Megawati Tak Sembarangan Putuskan Capres

Untuk itu, demi partainya dapat selalu dipercaya masyarakat, Megawati akan berupaya keras untuk benar-benar mempertimbangkan segala keputusannya dalam memutuskan siapa tokoh yang akan ia usung di pemilu 2024 mendatang.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memiliki pertimbangan yang matang pada setiap keputusan politiknya.

Termasuk pertimbangan mengenai pemilihan Jokowi sebagai calon presiden dari partainya pada kontestasi sebelumnya.

Baca juga: Megawati: Kalau Sudah Tak Suka PDIP Silakan Mundur, Daripada Saya Capek Pecat-pecatin

Megawati, kata Hasto, tak akan sembarangan memutuskan siapa yang akan maju untuk melanjutkan estafet pemerintahan saat ini.

"Ibu Mega melakukan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang untuk mengambil keputusan politik itu, terbukti Pak Jokowi dulu juga dicalonkan oleh Ibu Mega," terang Hasto, dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (29/10/2021).

Oleh karena itu, Hasto menegaskan keputusan siapa calon presiden yang diusung di Pilpres 2024 ada di tangan Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu, kader-kader partai saat ini diminta fokus untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

"Kami telah menegaskan bahwa berkaitan siapa Capres dan Cawapres berdasarkan Kongres V di Bali, Ibu Megawatilah yang akan mengambil keputusan," jelas Hasto.

Tidak Ingin Terburu-buru

Kendati demikian, Megawati tak ingin terburu-buru dalam menentukan siapa capres yang akan diusungnya.

Menurut Direktur Eksekutif Charta Politica, Yunarto Wijaya Megawati memiliki strategi khusus dalam memilih calon presiden. 

Berkaca dari rekam jejaknya di Pemilu 2014 lalu, Yunarto meyakini capres PDIP akan diumumkan paling akhir.

Mengingat keputusan tersebut tidaklah mudah bagi PDIP, apalagi partai PDIP adalah partai yang besar. 

Jadi perlu pertimbangan yang matang untuk memutuskan siapa penerus Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pertama yang tidak bisa dibantah, betul ada last minute kecenderungan dari Ibu Mega dalam mengambil keputusan."

"Itu memang pola yang biasa terjadi dari partai terbesar apalagi yang paling ditunggu-tunggu itu biasanya yang terakhir dalam mengambil keputusan," ungkap Yunarto, dikutip dari tayangan Youtube Metro TV, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: Singgung Riwayat Pencalonan Jokowi Dulu, Sekjen PDIP: Megawati Tidak Sembarangan Usung Capres Partai

Selain sebagai sebuah strategi, menurut Yunarto, keputusan keputusan Megawati tersebut juga merupakan sebuah insting naluriah dari partai terbesar di Indonesia.

"Saya melihat bisa itu sebagai strategi atau sebuah insting naluriah dari partai terbesar karena itu akan paling berpengaruh dalam kontestasi politik," tambah Yunarto.

Menurut Yunarto, strategi yang dilakukan Megawati hanya bisa dimaknai oleh orang-orang terdekatnya saja.

"Kalau kontemplasi saya yakin kader internal apalagi orang-orang terdekat Ibu Mega saja yang bisa memaknai."

"Tapi kita sebagai pihak luar paling tidak bisa membaca fakta-fakta empiris yang pernah terjadi dalam konteks pengambilan keputusan Ibu Megawati terkait dengan siapa yang akan dimajukan sebagai capres."

"Minimal kita belajar dari 2014 dan saat itu lebih sakral pertanyaan terbesarnya adalah Ibu Mega maju sendiri atau kader lain," tambah Yunarto.

(Tribunnews.com/Galuh Widya wardani/Chaerul Umam/Nuryanti)