Jumat, 3 Oktober 2025

Virus Corona

Tuai Kritikan, Pemerintah Beberkan Alasan Hapus Angka Kematian dari Indikator Penanganan Covid-19

Tuai kritikan, pemerintah beberkan alasan hapus angka kematian dari indikator pengendalian Covid-19.

Penulis: Shella Latifa A
Editor: Arif Fajar Nasucha
Tribunnews/Irwan Rismawan
Petugas mengangkat jenazah pasien Covid-19 untuk dimakamkan di TPU Jombang, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (27/6/2021). Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per hari Minggu (27/6/2021) menyebutkan kasus positif Covid-19 bertambah 21.342 orang sehingga total menjadi 2.115.304 orang, sementara kasus pasien sembuh bertambah 8.024 orang menjadi 1.850.481 orang, dan kasus meninggal akibat Covid-19 bertambah 409 jiwa sehingga totalnya menjadi 57.138 jiwa. Tribunnews/Irwan Rismawan 

"Kalo ada telat input data kematian, perbaiki kondisi lapangannya, biar input data cepet ga rapel an."

"Bukan malah delete angka kematian dari indikator."

"Apakah sesusah itu merapikan data? Makanya : delete saja?" tulis Tirta.

Baca juga: Fraksi PKS: Pemerintah Tak Boleh Sembunyikan Data Kematian Covid-19

Kritikan serupa juga datang dari politisi Partai Gerindra Fadli Zon.

Melalui akun Twitter-nya, @fadlizon, Selasa (10/8/2021), Fadli meminta untuk memperbaik data angka kematian segera, bukan malah menghapusnya.

Ia menilai, pemerintah gagal mengatasi kematian akibat Covid-19.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon saat diskusi bertajuk Pro Kontra Presiden 3 Periode dan Pasangan Jokowi-Prabowo yang dipandu oleh Vice News Manager Tribun Network Domu Ambarita dan News Manager Tribun Network Rachmat Hidayat, Kamis (24/6/2021).
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon saat diskusi bertajuk Pro Kontra Presiden 3 Periode dan Pasangan Jokowi-Prabowo yang dipandu oleh Vice News Manager Tribun Network Domu Ambarita dan News Manager Tribun Network Rachmat Hidayat, Kamis (24/6/2021). (Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda)

"Beginilah kalau urusan tak diserahkan pada ahlinya. Data kematian bukan sekedar angka."

"Itu nyawa manusia Indonesia yg seharusnya dilindungi tumpah darahnya. Kita gagal mencegah korban begitu banyak."

"Kalau data tak akurat, perbaiki. Bukan dihapus sbg indikator penanganan," demikian ucap Fadli Zon.

Alasan Pemerintah

Sementara itu, Juru Bicara Menko Marinves Jodi Mahardi angkat suara soal alasan dibalik mengahpus angka kematian dari indikator tersebut.

Ia mengatakan, langkah itu diambil karena adanya penumpukan input data kematian.

"Karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian," kata Jodi, Selasa (10/8/2021), dikutip Kompas.com.

Jodi melanjutkan, banyak angka kematian masih bertumpuk-tumpuk alias masih proses dicicil pelaporannya.

Imbasnya, pelaporan angka kematian pun menjadi terlambat.

Baca juga: Aturan Lengkap PPKM Level 2, 3 dan 4 di Jawa-Bali: Izin Tempat Olahraga

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved