Soal Ancamannya pada ASN, Tri Rismaharini Dinilai Mempertebal Stigmatisasi pada Papua
Menteri Sosial, Tri Rismaharini, didesak minta maaf setelah mengancam akan memindahkan ASN ke Papua. Ia dinilai mempertebal stigmatisasi pada Papua.
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial, Tri Rismaharini, tengah menjadi perbincangan setelah mengancam akan memindahkan pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wyata Guna Bandung, Jawa Barat, ke Papua.
Terkait hal ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Risma minta maaf.
Pasalnya, Risma dinilai telah mempertebal stigmatisasi terhadap Papua dan masyarakatnya.
"Sebaiknya Bu Risma minta maaf," kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/7/2021).
Melihat Risma mengancam akan memindahkan pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna Bandung, Beka mengaku kecewa.

Baca juga: HARTA Kekayaan Tri Rismaharini, Menteri Sosial yang Ancam Mutasi ASN ke Papua, Capai Rp 8,5 Miliar
Baca juga: Menteri Sosial Tri Rismaharini Dirikan Dapur Umum di Surabaya
Pasalnya, Indonesia sudah memiliki Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
"Semua pejabat negara harus menghormati substansi UU tersebut,” tegasnya.
Beka menilai, Papua bukanlah tempat pembuangan bagi orang-orang yang tak bisa bekerja secara baik.
Ia mengatakan, Papua sama derajatnya dengan daerah lain di Indonesia.
"Papua Bukan Tanah Kosong, bukan tempat pembuangan dan penghukuman bagi mereka yang dianggap tidak bisa bekerja."
"Papua setara dan sederajat dengan daerah lain di Indonesia,” ujarnya.
Beka menambahkan, akan lebih baik jika Risma mengirimkan anak buah terbaiknya ke Papua, bukan sebaliknya seperti yang dilontarkan Risma pada pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna Bandung.
Hal itu, kata Beka, akan membantu sekaligus melindungi harkat dan martabat masyarakat Papua.
Sebelumnya, Risma sempat memarahi pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna Bandung saat meninjau umum yang sengaja dibuat Kementerian Sosial di Wyata Guna, Selasa (13/7/2021).
Dapur umum tersebut dibuat untuk memasok telur matang pada masyarakat, tenaga kesehatan, hingga petugas pengamanan, dalam kegiatan PPKM Darurat.

Baca juga: Ancam Pindahkan ASN ke Papua, Risma Dinilai Harus Dapat Arahan Presiden soal Komunikasi Publik
Baca juga: Mensos Risma Dihujani Kritik setelah Ancam Pindahkan ASN ke Papua, Veronica Koman Ngaku Tak Kaget
Dikutip dari Kompas.com, Risma marah karena melihat adanya kekurangan peralatan memasak dan personel di dapur umum.
Padahal, ada banyak pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna yang masih berada di dalam kantor.
Namun, mereka tak membantu operasional dapur umum.
"Tolong ya, teman teman, saat ini kondisinya dan situasinya kritis. Ini Kementerian Sosial jangan misah-misahkan diri."
"Ini malah tidak ada yang nongol," kata Risma dengan nada tinggi, Selasa siang, saat mengumpulkan para pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna di lapangan.
Risma menilai sikap pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna layaknya priyayi yang tak mau bersusah payah.
Karena itu, Risma mengancam akan memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Sosial yang menjadi pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna ke Papua jika tak membantu operasional dapur umum.
"Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua."
"Saya enggak bisa pecat orang kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka," tegasnya.
Baca juga: Mensos Risma Pastikan Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Masyarakat Selama PPKM Darurat
Baca juga: Beredar Situs Palsu soal Bansos, Mensos Risma Minta Masyarakat Waspada
Aksi Risma Menuai Kritik
Ancaman Menteri Sosial, Tri Rismaharini pada ASN Balai Disabilitas Wyata Guna, menuai kritik dari sejumlah pihak.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon, menilai pernyataan Risma sensitif.
Pasalnya, kata Fadli, ancaman Risma menyiratkan seolah Papua menjadi tempat penghukuman bagi ASN dengan kinerja buruk
Karena itu, ia meminta agar Risma mencabut pernyataannya tersebut.

"Pernyataan Menteri Sosial ini menyiratkan seolah Papua jd tempat hukuman ASN yg tak becus.
Sebaiknya cabut saja pernyataan sensitif seperti ini," cuit Fadli Zon lewat akun Twitternya, @fadlizon, Selasa (13/7/2021).
Wakil Sekretaris Jenderal sekaligus Juru Bicara Gubernur Papua Lukas Enembe, Muhammad Rifai Darus, juga turut menyayangkan pernyataan Risma.
Melalui akun Twitternya, @RifaiDarusM, Selasa, ia meminta agar pernyataan Risma tak diucapkan oleh kalangan elit lainnya.
Ia mengatakan, Papua tak kalah dalam hal adab dan kecerdasan meski lokasinya jauh dari ibu kota Indonesia.
Rifai pun menyayangkan mengapa Papua dijadikan lokasi pemindahan para ASN yang berkinerja buruk.
Baca juga: Mensos Risma Siap Percepat Penyaluran Bansos ke Masyarakat
Baca juga: Risma: Kemensos Siapkan Asesmen Bagi Pekerja Migran Bermasalah yang Dipulangkan Dari Malaysia

"Jangan sampai kalimat ini terucap oleh elit-elit lainnya. Mengapa harus Papua dijadikan lokasi pemindahan para ASN yang berkinerja buruk?
Letak geografis Papua mungkin memang jauh dari ibu kota negara, tapi bukan berarti Papua jauh dari adab dan kecerdasan.
Banyak mutiara lahir dari Papua untuk bangsa ini, mungkin ibu lupa," ujarnya.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Putra Prima Perdana/Rahel Narda Chaterine)