POPULER Nasional: Ponpes di Megamendung | Polisi Soal Pengeroyokan Anggota Brimob dan Kopassus

TRIBUNNEWS.COM - Inilah berita populer nasional dalam 24 jam terakhir.

Mulai dari berita Rizieq soal pembangunan ponpes di Megamendung.

Kemudian jadwal pencairan dan besaran THR PNS.

Isu reshuffle kabinet dan nasib 6 menteri Jokowi.

Hingga berita kelanjutan kasus pengeroyokan anggota Brimob dan Kopassus.

Baca juga: POPULER Seleb: Arya Saloka dan Putri Anne Unfollow Amanda Manopo | Ibunda Desiree Buka Suara

1. Rizieq Soal Pembangunan Ponpes Megamendung

Terdakwa kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menciptakan kerumunan Muhammad Rizieq Shihab (MRS), mengatakan pembangunan Pondok Pesantren Argokultural Markaz Syariah miliknya di Megamendung, Bogor tersebut mendapat rekomendasi dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan alias Aher.

Hal itu disampaikan Rizieq saat memberikan pernyataan kepada Camat Megamendung Hendi Rismawan yang mengatakan bahwa sejak dirinya menjabat sebagai camat pada September 2019 belum ada undangan silaturahmi dari pihak internal ponpes.

Lantas Rizieq mengatakan bahwa pondok pesantren itu sudah berdiri sejak 2013 silam, yang di mana saat itu Hendi belum menjabat sebagai Camat Megamendung.

Padahal, sejak saat itu kata Rizieq pihak Ponpes kerap melakukan silaturahmi dengan para camat sebelum Hendi menjabat.

Sedangkan pada 2020, pandemi melanda Indonesia yang membuat pihak pengurus pesantren menutup kunjungan pihak luar pesantren.

"Supaya diketahui oleh pak camat bahwa Markaz Syariah pesantren didirikan dari 2013 dan kami sering silaturahmi dengan camat yang lama sebelum bapak bertugas karena pak camat bertugas 2019 dan 2020 sudah pandemi," kata Rizieq dalam persidangan di PN Jakarta Timur, Senin (19/4/2021).

SELANJUTNYA >>>

Baca juga: THR ASN, TNI dan Polri akan Dibayarkan H-10 Idul Fitri

2. Jadwal pencairan THR PNS

Jadwal pencairan Tunjangan hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikabarkan bakal dipercepat.

Selain itu, THR PNS 2021 juga bakal dibayar secara penuh.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.

Dikutip dari Kompas TV, ia mengatakan, pencairan THR PNS 2021 akan dilakukan lebih cepat, yakni H-10 lebaran.

"Untuk yang ASN pun pak Menko (Airlangga Hartarto) kemarin sudah menyampaikan ke bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) untuk bisa dibayarkan H-10 (THR)," kata Susiwijono kepada media, Kamis (15/04/2021).

SELANJUTNYA >>>

3. Isu Reshuffle dan Nasib 6 Menteri

Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Pemerintahan Jokowi terus berhembus.

Beredar kabar Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu 21 April pekan ini.

Bahkan informasinya, 5 atau 6 menteri belum termasuk 1 kepala badan akan dirombak.

Ada yang diganti dan digeser.

"Politik itu dinamis maupun orangnya. Pasti ada perencanaan (reshuffle kabinet) tetapi jumlah pastinya dinami," ujar Pengamat Politik M Qodari ketika dikonfirmasi, Senin (19/4/2021).

Lalu siapa saja 6 menteri yang kabarnya akan diganti itu?

Berikut dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

SELANJUTNYA >>>

4. Polisi Soal Pengeroyokan Anggota Brimob dan Anggota Kopassus

Polda Metro Jaya masih mendalami soal kasus pengeroyokan anggota Brimob dan anggota Kopassus di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Saksi-saksi masih kita melakukan pemeriksaan. Nanti kita tunggu," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (19/4/2021).

Yusri memastikan solidaritas antara TNI-Polri tetap terjaga. Pihaknya juga membuka opsi jika memang ada oknum dari salah satu pihak yang terlibat.

"Bahkan oknum semua yang terlibat di sini ini akan dilajukan pendalaman oleh masing-masing kesatuannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya memastikan pihaknya masih memeriksa saksi-saksi kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok orang hingga menewaskan seorang anggota Polri dan membuat luka anggota TNI

Dari informasi yang didapatkan, korban merupakan anggota Kopassus dan satu anggota Brimob yang meninggal dunia.

SELANJUTNYA >>>

5. Demokrat Bukan Partai Keluarga

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan tidak ada satu langkah pun yang dilakukan untuk menjadikan Partai Demokrat menjadi partai keluarga atau dinasti.

Dia teagaskan Partai Demokrat adalah partai milik bersama atau terbuka.

“Tidak ada satu langkah pun yang kami bikin untuk menjadikan Partai Demokrat menjadi partai keluarga atau individu,” tegas Herzaky dalam diskusi secara daring, Minggu (18/4/2021).

Hal ini disampaikannya dalam rangka menanggapi isu pendaftaran logo Partai Demokrat atas nama pribadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Jelas tidak ada satupun yang kami lakukan untuk menjadikan partai ini jadi partai keluarga atau pribadi,” ujar Herzaky.

Ia menjelaskan layaknya partai lain yang memiliki tokoh besar, Partai Demokrat pun tidak bisa dilepaskan dari ketokohan Presiden Keenam RI.

SELANJUTNYA >>>

(Tribunnews.com)