Komnas HAM Sangat Khawatir KKB Papua Didefinisikan Sebagai Organisasi Teroris
Kelompok tersebut, kata dia, menginginkan kemerdekaan Papua dan menjadikan Papua menjadi satu negara sendiri.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengaku sangat khawatir terhadap wacana untuk mendefinisikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris.
Taufan mengatakan kita mesti jujur menilai bahwa persoalan di Papua disebabkan beberapa persoalan yang berbeda dengan fenomena terorisme.
Pertama, kata dia, sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia melalui Pepera tahun 1969 memang sudah ada pihak di Papua yang menolaknya.
Baca juga: Kepala BNPT Bicara Peluang Definisi KKB sebagai Organisasi Terorisme
Kelompok tersebut, kata dia, menginginkan kemerdekaan Papua dan menjadikan Papua menjadi satu negara sendiri.
Masalah tuntutan politik ingin merdeka tersebut, kata dia, tidak bisa dipungkiri memang ada di sana sejak lama meski Pepera yang hasilnya Papua adalah bagian dari wilayah Indonesia diakui internasional.
Kedua, lanjut dia, ada masalah ketimpangan kesejahteraan di Papua.
Meski memang tidak mudah memakmurkan Papua, namun in kata Taufan, perasaan diperlakukan tidak adil, diskriminatif selalu kuat.
Sebagian pihak di Papua, lanjut dia, menjadikan alasan ketidakadilan ini sebagai dasar politik ingin merdeka, memperkuat alasan politik tadi.
Baca juga: Kepala BKKBN Usul Bantuan Sembako Bagi KPM dan PKH Sebaiknya Melalui Aparat Desa
Ketiga, kata Taufan, pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi namun tidak ada penyelesaian hukum terhadap pelakunya.
Di atas semua itu, kata dia, pendekatan pemerintah Indonesia kepada Papua memang kurang terintegrasi.
Pembanguan fisik memang gencar dilakukan mengejar ketertinggalan di Papua, kata Taufan, namun pendekatan tersebut tidak dibarengi dengan pendekatan kultural yang bisa semakin mendekatkan pemerintah pusat dengan rakyat Papua.
Perasaan diperlakukan tidak adil, diskiriminatif, kata dia, tetap menguat di hati sebagian masyarakat Papua.
Baca juga: Noak Orarei, Komandan KKB di Kepulauan Yapen Papua Menyerahkan Diri: Saya NKRI, Saya Indonesia
Pendekatan operasi keamanan juga tidak terbukti ampuh menyelesaikan masalah, kata Taufan karena OPM dan organisasi KKB lainnya justru menguat.
Dana Otsus yang sangat besar, kata dia, juga tidak terlalu banyak berdampak mengatasi ketertinggalan masyarakat Papua baik dibandingkan provinsi lain, juga di antara Orang Asli Papua dengan pendatang.
