Kata Cak Imin Soal Peluncuran Buku ‘Negara dan Politik Kesejahteraan’ dan Calon Presiden 2024
buku ‘Negara dan Politik Kesejahteraan’ tak lain bentuk pertanggungjawabannya untuk mengontrol agar seluruh produk-produk DPR dan pemerintah benar-ben
lihat foto
Ditambah lagi pandemi Covid-19 yang begitu dahsyat di luar dugaan. Hal ini telah meluluhlantakkan dan membuat bangsa ini harus berpikir ulang serta mengokohkan kembali strategi dan rencana perjuangan membangun sebuah bangsa.
Bencana Covid-19 yang terjadi, lanjut dia, telah membuat bangsa ini memulai lagi dari titik nol bahkan minus suasana ekonomi Indonesia. Sedikitnya tiga sampai empat juta orang mulai kehilangan pekerjaan, dan 27,5 juta orang masuk kategori miskin akibat pandemi.
Sementara pengangguran sudah di atas 10 juta orang, Indesk Pembangunan Manusia Indonesia berada posisi 107 dari 189 negara, tingkat kesenjangan sosial atau gini ratio menunjukkan ketimpangan mencapai 0,381 serta persoalan-persoalan lainnya.
“Dari kondisi demikian pertanyaan besarnya adalah kebijakan seperti apa yang harus diambil negara. menurut saya satu hal yang sangat fundamental adalah memastikan kehadiran dan peran negara di tengah kehidupan langsung masyarakat, keberadaan negara bagi solusi langsung yang dihadapi masyarakat. Itulah esensi dari negara hadir untuk memberikan jalan keluar masalah masalah langsung yang dihadapi rakyatnya,” jelas Gus Ami, sapaan lain Muhaimin Iskandar.
Undang-Undang Dasar 1945 secara gambang mengamanatkan kewajiban melindungi segenap tumpah darah bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Karena itulah langkah-langkah fundemental dan strategis harus diambil agar bangsa ini tidak mengalami krisis yang lebih dalam lagi.
Untuk itu Cak Imin menilai saat ini negara harus terus melakukan re-orientasi arah politik kesejahteraan.
Dalam konteks pengelolaan negara, kata dia, arah politik kesejahteraan terletak pada komitmen negara dalam memberikan perluasan akses, kapabilitas, serta peluang kepada seluruh warga negara dalam meningkatkan taraf hidup serta pengaturan institusional yang dapat menjamin terdistribusinya penciptaan kesejahteraan.
“Harus kita tegaskan politik kesejahteraan berpijak dan berdiri atas landasan moral bahwa seluruh produk kebijakan negara harus menggambarkan satu fakta, dia hadir untuk menyelamatkan dan menjaga tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya,” tegasnya.
“Tujuan berdirinya bangsa ini yakni terciptanya keadilan sosial harus membingkai seluruh arah kebijakan yang dilahirkan negara,” jelasnya.
Dalam peluncuran buku ini, hadir narasumber Cendikiawan, Pemikir Kenegaraan Yudi Latif, Founder dan CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah dan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Arif Satria.(*)
