Gejolak di Partai Demokrat
Pengamat Politik: Tak Masalah Jika Moeldoko Rangkap Jabatan KSP dan Ketua Umum Demokrat
Saiful Huda Ems mengatakan menjadi Kepala KSP sekaligus menjadi Ketua Umum Partai Politik bukanlah bentuk dari dualisme jabatan.
lihat foto
Direktur Eksekutif Charta Politika ini juga menambahkan, bahwa Presiden Jokowi dapat menawarkan Moeldoko untuk mundur secara baik-baik, sehingga ia dapat memilih untuk membesarkan partai.
"Di sisi lain, Pak Jokowi juga bisa memilih orang untuk bisa membantu dirinya dalam situasi pandemi ini," ujarnya.
Ada Pembiaran
Istri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Annisa Pohan ikut bersuara soal aksi kudeta terhadap Partai Demokrat.
Diketahui, pada Jumat (5/3/2021) kemarin, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Pada KLB itu, disepakati Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menggantikan posisi AHY.
Menanggapi hal tersebut, Annisa Pohan menyinggung ada sikap pembiaran dari dari pihak penguasa dalam aksi KLB itu.
Baca juga: Sebelum Moeldoko, Gatot Nurmantyo Juga Mengaku Pernah Ditawari Jadi Ketum Demokrat Versi KLB
Baca juga: DPD Demokrat Maluku Polisikan 11 Kader yang Ikut KLB di Deliserdang
Hal itu diungkapkannya melalui akun Twitter-nya, @AnnisaPohan, Sabtu (6/3/2021).
"Ketika sebuah Partai Politik diambil haknya secara paksa dengan melanggar konstitusi, lebih lagi ada 'pembiaran' dari yang punya kuasa," tulis Annisa
Melihat hal ini, Annisa juga mempertanyakan bagaimana nasib hak dari rakyat nantinya.
"Apalagi dengan hak Rakyat kecil ? Siapa yang akan lindungi? apakah kita akan terus diam?," lanjutnya.
Baca juga: Ditawari Uang Rp 30 Juta untuk Ikut KLB Demokrat, Mashadi Tetap Loyal kepada AHY
Baca juga: Mahfud MD: Pengurus Resmi Partai Demokrat di Kantor Pemerintah itu AHY Putra SBY
Lanjut cuitan lain, istri AHY ini mengatakan keadilan di Indonesia sudah lama hilang.
Menurutnya, keadilan sudah hilang karena masyarakat tidak berperan aktif.
"Saya sadar, sudah lama keadilan pergi dari negara ini dan tidak pernah kembali."
"Itu karena kita hanya menjadi penonton pasif, tidak membela keadilan dan tidak ikut berperan aktif 'memulangkan' keadilan."
