Virus Corona
LK2PK: Tekan Penyebaran Covid-19 Masyarakat Harus Dukung PPKM Jawa-Bali
Masyarakat merupakan komponen yang paling berperan dalam suksesnya PPKM Jawa-Bali dalam menekan kasus Covid-19.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat harus mendukung kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sebagian Jawa-Bali untuk menekan penyebaran Covid-19.
Semakin sedikit pergerakan orang, penambahan kasus Covid-19 bisa dicegah.
"Masyarakat merupakan komponen yang paling berperan dalam suksesnya PPKM Jawa-Bali dalam menekan kasus Covid-19," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) Ardiansyah Bahar di Jakarta, Jumat (8/1/2021).
Ardiansyah mengatakan bahwa kebijakan apapun yang dibuat pemerintah tidak akan sukses tanpa peran dan kesadaran masyarakat.
Penurunan kasus tentu bergantung kepada seberapa besar pergerakan manusia dapat dikontrol.
Belajar dari sebelumnya, ketika pergerakan orang berkurang, kasus Covid-19 tidak akan bertambah.
Baca juga: PPKM Jawa-Bali, Polri Terbitkan Surat Telegram, Perintahkan 5 Poin Ini untuk para Kapolda
Dia mengatakan, masyarakat hendaknya melihat kebijakan PPKM sebagian Jawa-Bali sebagai satu ikhtiar pemerintah dalam menangani kasus Covid-19.
Menurut Ardiansyah, kebijakan ini juga menguji semangat gotong royong, karena jika penyebaran Covid-19 bisa dicegah, dampaknya dirasakan banyak orang.
"Pemerintah tidak akan bisa mengontrol secara penuh apa yang terjadi di lapangan. Mari kita dukung dengan menjalankan PPKM secara bertanggung jawab dan tetap konsisten melakukan 3 M," ujar Ardiansyah.
Hal senada juga dilontarkan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Darul Siska.
Ia mengatakan masyarakat paling menentukan keberhasilan menekan kasus covid-19.
Dia yakin kalau masyarakat sadar dan mendukung penuh kebijakan PPKM sebagian Jawa-Bali, penyebaran Covid-19 bisa ditekan hingga 90%.
Baca juga: Airlangga Minta Masyarakat Tidak Panik, PPKM Jawa-Bali Bukan Pengetatan Aktivitas Masyarakat
Selain memberlakukan PPKM sebagian Jawa-Bali, menurut dia, pemerintah juga perlu segera melakukan vaksinasi sebanyak-banyaknya.
Sedangkan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mengatakan kebijakan PPKM sebagian Jawa-Bali harus diikuti kesadaran keselamatan dan penerapan protokol kesehatan di masyarakat.
Pembatasan interaksi tentu akan mengurangi risiko pesebaran virus.
