OTT Menteri KKP
Perusahaannya Selalu Dikaitkan dengan Kasus Korupsi Edhy Prabowo, Hashim Geram dan Merasa Difitnah
Hashim Djojohadikusumo angkat bicara terkait kasus ekspor benih lobster dan meluapkan kekecewaannya.
Pernyataan itu pun menjawab isu yang beredar bila perusahaan yang Sarah pimpin, PT Bima Sakti Mutiara ikut masuk dalam pusara kasus yang menimpa eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
"Empat kelengkapan ekspor dia (Sarah) belum dapat artinya belum punya izin ekspor lengkap."
"Artinya belum pernah ekspor dan tidak pernah nyogok untuk dapatkan hal itu," kata Hotman.

Adapun keempat kelengkapan tersebut yakni sertifikat budi daya lobster, sertifikat instalasi karantina ikan.
Serta cara pembibitan yang baik, dan surat penetapan waktu pengeluaran ekspor.
Hotman mengatakan, perusahaan milik Hashim itu belum mendapatkan empat kelengkapan tersebut.
Bahkan sampai Edhy ditangkap, padahal, di satu sisi, ada perusahaan-perusahaan lain yang sudah mendapatkan izin.
Baca juga: Soal Kasus Ekspor Benur, Hashim Djojohadikusumo Siap Berikan Keterangan Jika Dipanggil KPK
Jumlahnya disebut Hotman sampai mencapai puluhan.
"Ini yang disesalkan dia (Sarah) sebagai ponakan Prabowo dapat diskriminasi."
"Ada 60 sudah dapat izin. Mereka oleh pengusaha jago lobi sudah dapat, tapi dia sampai hari ini, sampai ditangkap menterinya, izin ekspor belum ada," ujarnya.
Hotman mengatakan, Saras menginginkan perusahaannya mendapatkan izin tanpa ada lobi-lobi yang sifatnya transaksional.
"Dia mau tempuh jalur resmi tanpa sogokan," jelas Hotman.
Edhy Prabowo resmi jadi tersangka
Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11/2020) malam.
Hal itu lantaran ia terjerat kasus korupsi ekspor benur atau benih lobster.