Virus Corona
Ingatkan Para Menteri Hati-hati Sampaikan Vaksin Covid-19, Presiden: Jangan Sampai Dihantam oleh Isu
Presiden Jokowi ingatkan para menteri untuk berhati-hati sampaikan vaksin Covid-19, agar penolakan seperti UU Cipta Kerja tidak terjadi
"Karena sekarang memang masyarakat pada posisi yang sulit," kata Jokowi.

Baca juga: 6,6 Juta Vaksin Covid-19 dari China Disebut Tak Bisa Langsung Digunakan di Indonesia, Ini Alasannya
Dalam pelaksanaannya, Jokowi menugaskan dua menterinya, yaitu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.
Terawan akan mengurusi vaksinasi gratis kepada masyarakat tidak mampu.
Sementara, Erick akan mengurusi vaksinasi untuk peserta mandiri alias yang berbayar.
"Menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan."
"Untuk yang mandiri berarti yang bayar itu urusannya BUMN," kata Jokowi, masih dikutip dari Kompas.com.
Pemerintah sebelumnya sudah memetakan ada 160 juta masyarakat Indonesia yang akan mendapat vaksinasi sepanjang tahun 2021.
Dari jumlah itu, ada sebanyak 86 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang akan mendapat vaksin secara gratis.

Baca juga: Mikrobiologi UI Sebut Belum Ada Kandidat Vaksin Covid-19 Yang Menyelesaikan Uji Klinis Fase Ketiga
Jokowi menilai, pelaksanaan vaksinasi antara yang gratis dan berbayar ini memang harus dipisah sejak awal.
Dengan begitu, pembagian tugasnya juga menjadi jelas.
"Kalau enggak seperti ini nanti siapa yang tanda tangan menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," kata dia.
Adapun saat ini pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen.
Yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.
Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang.
Harga vaksin Covid-19 tidak memberatkan