Jumat, 3 Oktober 2025

Virus Corona

Ingatkan Para Menteri Hati-hati Sampaikan Vaksin Covid-19, Presiden: Jangan Sampai Dihantam oleh Isu

Presiden Jokowi ingatkan para menteri untuk berhati-hati sampaikan vaksin Covid-19, agar penolakan seperti UU Cipta Kerja tidak terjadi

Penulis: Inza Maliana
Editor: Tiara Shelavie
Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo tiba di PT Bio Farma (Persero) Bandung untuk meninjau fasilitas produksi dan pengemasan Vaksin COVID-19, Selasa 11 Agustus 2020 pukul 09.45 WIB 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo mengatakan sejumlah kebijakan mengenai vaksin virus corona atau Covid-19.

Presiden mengingatkan, agar para menterinya berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan pengadaan vaksin Covid-19 ke masyarakat.

Jokowi juga mengatakan, harga vaksin Covid-19 tidak harus disampaikan ke masyarakat.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

"Saya harapkan, betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya terutama yang berkaitan dengan halal dan haram."

"Yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, dan nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa," kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas terkait Percepatan Penyerapan Garam Rakyat melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/10/2020) (capture video)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas terkait Percepatan Penyerapan Garam Rakyat melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/10/2020) (capture video) (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda)

Baca juga: Vaksin Sinovac untuk Penggunaan Darurat di Kota China Ditawarkan Seharga Rp 882 Ribu

"Meskipun tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik," lanjut dia.

Selain itu, Jokowi meminta para menterinya mengelola komunikasi publik tentang vaksin Covid-19 secara baik.

Sehingga, tidak ada penolakan dari masyarakat saat proses vaksinasi.

Mantan Walikota Solo ini juga menyinggung Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang menurutnya tak disampaikan secara menyeluruh ke publik.

Buntutnya, muncul penolakan besar-besaran terhadap UU tersebut di masyarakat.

Aksi demonstrasi desakan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (16/10/2020) diwarnai ritual para dukun yang mengirimkan santet ke Gedung DPR RI.
Aksi demonstrasi desakan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (16/10/2020) diwarnai ritual para dukun yang mengirimkan santet ke Gedung DPR RI. (tribunnews.com/Danang Triatmojo)

Baca juga: Survei KedaiKopi: Publik Yakin Vaksin Merah Putih Bisa Atasi Covid-19

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat."

"Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian kayak Undang-undang Cipta Kerja."

"Hati-hati, disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri? Dijelasin betul. Harus detail ini," kata Jokowi.

Terlebih, masyarakat di Indonesia tengah berada di masa sulit akibat pandemi.

"Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi."

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved