Hasil Survei Indikator Politik Indonesia Soal Kerja Jokowi, PSBB hingga Warga yang Susah Cari Makan
Mulai dari masalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hingga kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia kembali merilis hasil survei terbarunya bertajuk ”Mitigasi Dampak Covid-19: Tarik-Menarik Kepentingan Ekonomi dan Kesehatan”.
Beragam pendapat masyarakat ditemukan Indikator dalam survei terbarunya itu, mulai dari masalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hingga kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.
Terkait PSBB, Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, menyebutkan bahwa sebanyak 55 persen masyarakat ingin pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dihentikan.
Baca juga: Jokowi atau Terawan, Mana yang Lebih Dipercaya Publik Soal Penanganan Covid? Berikut Hasil Survei
“Mayoritas masyarakat menganggap PSBB sudah cukup agar ekonomi segera berjalan sebanyak 55 persen,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers daring di Jakarta, Minggu (18/10/2020). Burhan menyebut hanya 39 persen responden yang setuju PSBB dilanjutkan.
Sedangkan enam persen responden lainnya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
Burhan menduga, sebagian masyarakat ingin PSBB dihentikan karena saat dilaksanakan setengah hati seperti yang mereka alami di banyak wilayah, mereka Merasa PSBB bukan sebagai juru selamat satu-satunya terkait kondisi yang mereka adapi sekarang.
Baca juga: Update Covid-19 Global 19 Oktober 2020: Total Infeksi Virus Corona di Seluruh Dunia Tembus 40,2 Juta
”Tafsir saya karena masyarakat merasa pelaksanaan PSBB setengah ati. Ada atau tidak ada PSBB, tidak ada perbedaan jadi lebih baik dihentikan,” ujar dia.
Kondisi tersebut berbeda dibandingkan pada Mei 2020. Ketika itu 50,6 persen responden meminta agar PSBB dilanjutkan dan hanya 43,1 persen menginginkan agar PSBB dihentikan.
Perubahan kembali terjadi pada Juli 2020, responden yang menginginkan agar PSBB dihentikan melonjak menjadi 60,6 persen. Sedangkan hanya 34,7 persen responden menginginkan agar PSBB dilanjutkan.
”Dugaan saya waktu itu masyarakat sekian lama mengalami PSBB cukup ketat kemudian mereka capek atau tidak ada pilihan lain karena tidak ada yang bisa dimakan akhirnya ketika ada pelonggaran PSBB mereka meminta agar PSBB cukup, berhenti di sini, dan ekonomi berjalan itu mayoritas di bulan juli. Berbeda dibanding bulan Mei,” kata dia.
Baca juga: Pemerintah: Ada 123 Mahasiswa Positif Covid-19 Setelah Ikut Demo UU Cipta Kerja
Burhan mengatakan data tersebut bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan selanjutnya. ”Yang penting pemerintah jelas tracing, testing, dan treatmentnya. Yang repot kalau strategi tidak ada, di saat yang sama krisis ekonomi makin keras,” tutur dia.
Survei Indikator Politik Indonesia ini dilakukan dengan menggunakan kontak telepon kepada responden. Sampel sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.
Ekonomi Memburuk
Dalam survei yang sama, Burhan menyebut bahwa sebagian besar masyarakat saat ini menilai ekonomi Indonesia mengalami kondisi terburuk dalam 24 tahun terakhir.
Baca juga: Survei Indikator Politik: Kepercayaan Publik Terhadap TNI Tertinggi, DPR Paling Rendah
Dalam survei terdahulu, hanya 24,1 persen responden yang menilai ekonomi nasional dalam kondisi buruk. Namun setelah pandemi menerjang Indonesia pada Maret 2020 lalu, sebagian besar masyarakat menyebutkan ekonomi sedang sangat sulit.
