Misi Airlangga Hartarto Sebulan Lebih jadi Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM - Sebulan lebih Airlangga Hartarto dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi sejak Senin (20/7/2020).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian itu telah resmi menjalani tugasnya sebagai ketua tim khusus penanganan Covid-19 bentukan Jokowi di tengah pandemi.

Berbagai langkah dan kebijakannya pun dimunculkan yakni untuk mengendalikan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Lalu bagaimana kiprah Airlangga Hartarto sebagai Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi?

Baca: Airlangga Hartarto: Ketum Golkar yang Gemar Kung Fu, Berprestasi di Dunia Wushu Indonesia

Baca: Sederet Kebijakan Menko Airlangga Hartarto selama Covid-19: Kartu Pra Kerja hingga Subsidi Listrik

9 Fokus Bantuan

Seperti dikabarkan Tribunnews.com sebelumnya, Airlangga telah menyiapkan dan mengoordinasi program-program serta belanja pemerintah di tengah pandemi.

Melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020, telah diatur alokasi dukungan fiskal untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp 695,20 triliun yang dialokasikan untuk: (a) Kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun ; dan (b) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 607,65 triliun .

Alokasi Dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencakup:

1. Perlindungan Sosial (Rp 203,90 triliun ): dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial, Kartu Pra-Kerja, Subsidi Listrik, Logistik/Makanan/Bahan Makanan, dan Transfer Tunai Dana Desa;

2. Insentif Usaha (Rp 120,61 triliun): dialokasikan melalui insentif pajak dan stimulus lainnya;

3. Dukungan untuk UMKM (Rp 123,46 triliun): dialokasikan untuk subsidi bunga, mendukung restrukturisasi kredit UMKM, dukungan penjaminan, dan Pembiayaan Investasi untuk Koperasi melalui lembaga pengelolaan dana bergulir untuk koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM);

4. Pembiayaan Korporasi (Rp 53,57 triliun): dialokasikan untuk mendukung restrukturisasi kredit bisnis padat karya, dukungan penjaminan, penyertaan modal negara (PMN), dan dana talangan untuk modal kerja;

5. Dukungan untuk Sektoral K/L dan Pemda (Rp 106,11 triliun): dialokasikan untuk program padat karya K/L, insentif perumahan, dukungan untuk sektor pariwisata, dana insentif regional untuk pemulihan ekonomi, cadangan dana alokasi fisik khusus, fasilitas pinjaman daerah, dan cadangan perluasan.

Implementasi penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memerlukan upaya akselerasi demi mempercepat pemulihan ekonomi.

Upaya akselerasi akan mendorong daya beli masyarakat dan kinerja dunia usaha selama masa pandemi. Upaya akselerasi telah dilakukan, antara lain dalam bentuk:

Baca: Rentetan Strategi & Kebijakan Airlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar dan Menko Perekonomian

6. Restrukturisasi dan penjaminan kredit modal kerja UMKM dan korporasi padat karya;

7. Penempatan dana pemerintah di bank umum mitra dan BPD untuk selanjutnya kredit dikucurkan kepada sektor riil, UMKM dan dunia usaha;

8. Dukungan bagi pemerintah daerah, salah satunya melalui pinjaman daerah; serta

9. Dukungan Insentif Listrik Bagi Industri, Bisnis, dan Sosial.

- Penempatan dana telah dilakukan di Bank HIMBARA sebesar Rp 30 T dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 11,5 triliun.

Penempatan dana ini akan membantu implementasi program PEN.

Sementara itu, perluasan penjaminan kredit modal kerja kepada korporasi padat karya akan membantu memenuhi kebutuhan korporasi padat karya atas tambahan kredit modal kerja agar dapat kembali melakukan aktivitas secara maksimal selama masa pandemi.

- Pemerintah juga terus memberikan dukungan tambahan kepada UMKM melalui kebijakan KUR khusus selama masa pandemi.

Ajak Masyarakat Berjuang

Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, Menko Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak masyarakat tetap semangat dan selalu berjuang meski dalam keadaan pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Menurut Airlangga, bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa yang tangguh dan tabah dalam menghadapi segala macam tantangan.

"Kita buktikan, bangsa Indonesia tangguh dan tabah menghadapi setiap tantangan. Kita harus melihat di setiap krisis selalu terdapat peluang dan kesempatan," kata Airlangga dalam akun Instagram pribadinya @airlanggahartarto_official.

Baca: Sejumlah Kebijakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Selama Pandemi Covid-19

Menko Airlangga menegaskan, seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, harus berkolaborasi dan bahu membahu dalam menghadapi pandemi dan krisis ini.

"Mari kita berkarya, peduli, dan saling bantu, bergotong royong, serta berkontribusi nyata untuk menjaga kesatuan dan persatuan, mengupayakan kesejahteraan sosial untuk seluruh rakyat, sekaligus mewujudkan Indonesia Maju yang kita cita-citakan," ujarnya.

Menko Airlangga juga meminta agar masyarakat tetap produktif dalam berkegiatan sehari-hari tapi tetap menjalankan protokol kesehatan dan keselamatan.

"Untuk itu, kita harus bergerak cepat dan tepat dalam mencegah serta menghentikan pandemi, sekaligus bekerja efektif, kreatif dan inovatif untuk upaya pemulihan dan kebangkitan ekonomi," ujarnya.

"Saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Mari kita rayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus ini dengan rasa syukur, sukacita, optimisme, dan semangat cinta tanah air yang tinggi," ujarnya.

Dukung Belanja Pemerintah

Airlangga Hartarto kembali menegaskan komitmennya memulihkan Indonesia dari pandemi Covid-19.

Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) yang digelar di Bali, Menko Airlangga mengatakan, pemerintah kini fokus pada akselerasi realisasi anggaran program-program strategis penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan program di Kementerian/Lembaga (K/L).

“Saya dan para menteri di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian membahas hal-hal terkait strategi percepatan realisasi belanja program-program strategis, supaya ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh positif,” tutur Menko Airlangga dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) di Nusa Dua, Bali, Jumat (21/8/2020).

Menko Airlangga juga mengatakan, RKTM ini membahas program dan kebijakan strategis penanganan dampak pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi.

Baca: 3 Strategi Ketum Golkar Airlangga Hartarto di Pilkada 2020, Terapkan Kebijakan Politik Tanpa Mahar

Salah satunya melalui percepatan realisasi belanja pemerintah dan program strategis jangka pendek untuk mendorong percepatan realisasi anggaran.

Menurut Airlangga, percepatan belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020.

Dia mengatakan, pemerintah tengah mendorong strategi tersebut dengan berbagai upaya ekstra.

“Kami juga menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin dan secara regular dilaksanakan koordinasi untuk percepatan realisasi belanja ini,” kata Menko Airlangga.

Airlangga juga menjelaskan usulan program yang sedang disiapkan, antara lain; Pinjaman PEN Daerah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 105/2020; Tambahan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Program PEN; Program Padat Karya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR); Pengembangan Desa dan UMKM Digital; Penambahan kuota alokasi Program Kartu Prakerja; Program Gerakan Belanja di Pasar Rakyat; serta Program Padat Karya dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sementara itu, lanjutnya, sejumlah Kementerian dan Lembaga juga mengajukan beberapa usulan program, yakni: Program Bangga Buatan Indonesia; Program Beli Karet untuk Aspal 2020-2021; Progrgram Beli Bahan Baku Industri Kecil dan Menengah; Program Beli Produk UMKM; Program Beli Produk Rakyat melalui Pegadaian; serta Program Padat Karya Penyangga Wisata.

Usulan-usulan program tersebut diajukan karena bertujuan mendorong pemulihan ekonomi; berdampak signifikan terhadap penyerapan pekerja (padat karya), maupun share pertumbuhan ekonomi dan nilai programnya yang cukup besar.

"Upaya akselerasi government spending dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi kini memang diupayakan dari berbagai aspek."

"Dari sisi ketenagakerjaan, Program Kartu Prakerja kini telah memasuki gelombang ke-5 yang pendaftarannya akan ditutup pada Minggu, 23 Agustus 2020," ujarnya

Menko Airlangga menjelaskan, dari empat gelombang sebelumnya terdata lebih dari 13 juta orang dari seluruh provinsi di Indonesia yang melakukan pendaftaran.

Sebanyak 9 juta orang telah melakukan verifikasi email dan sekitar 7 juta orang telah dilakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Dari aspek pangan dan pertanian, Pemerintah telah berhasil mendorong Produk Domestik Bruto sektor pertanian triwulan II 2020 memasuki jalur pertumbuhan positif 2,19% year on year,” kata Menko Airlangga.

Rapat Koordinasi ini dihadiri secara langsung oleh sembilan Menteri, yakni Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koperasi dan UKM, dan Wakil Menteri BUMN I.

Selain itu, turut hadir pula lima menteri secara virtual, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Sanusi)(Komps.com/Inang Jalaludin Shofihara)