Rentetan Strategi & Kebijakan Airlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar dan Menko Perekonomian

TRIBUNNEWS.COM - Airlangga Hartarto, seorang pengusaha yang sukses terjun di dunia politik.

Pria kelahiran Surabaya merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

Selain itu, Airlangga Hartarto juga dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Airlangga menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar sejak 2017 setelah menggantikan Setya Novanto.

Baca: Potret Kompak Airlangga Hartarto dan sang Istri, Yanti Airlangga: Momong Cucu hingga Bekerja Bersama

Baca: Golkar Majukan Mantan Kapolda di Pilgub Sumatera Barat

Pada Pilkada serentak 2020 ini, Airlangga Hartarto setidaknya telah menyiapkan tiga langkah statregis untuk mengusung pemenangan suara Partai Golkar.

Targetkan kemenangan 60 persen

Dikutip dari Kompas.com, Airlangga meminta seluruh kader Partai Golkar bekerja keras demi mewujudkan kesuksesan Pilkada Serentak 2020.

Pasalnya, menurut Airlangga, Pilkada merupakan jalan awal bagi Partai Golkar untuk menang di Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) selanjutnya.

"Prasyarat utama untuk menuju kemenangan Pileg adalah memenangkan Pilkada," kata Airlangga dalam Penyerahan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada Tahun 2020, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Minggu (12/7/2020).

Airlangga mengingatkan, penyelenggaraan Pilkada 2020 harus disikapi secara serius sejak dini.

Sebab, Pilkada kali ini diselenggarakan dalam era new normal dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum mereda.

"Ini adalah proses panjang, semoga bisa dijalani bersama," ungkapnya.

Oleh karena itu, menurutnya, solidaritas dan kekompakan kader Partai Golkar harus benar-benar diwujudkan demi memenangkan calon yang diusung partai.

Ia menambahkan, seluruh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus satu jalan dan loyal kepada keputusan partai.

"Target menang adalah 60 persen, seluruh elemen kekuatan Golkar harus solid."

"Bersatu padu memenangkan calonnya di daerah masing-masing," terangnya.

Baca: Profil Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian Sekaligus Ketua Umum Partai Golkar

Terapkan kebijakan politik tanpa mahar

Dalam acara Penyerahan SK DPP Partai Golkar Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada Tahun 2020, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Airlangga menegaskan bahwa Golkar akan senantiasa mencalonkan kader terbaiknya tanpa mahar.

"Golkar menunjuk para calon ini tanpa mahar, karena jika nanti menang, maka ini adalah modal untuk Pemilu," ungkap Airlangga.

Labih lanjut, Airlangga mengatakan, strategi pemenangan Pilkada 2020, yang sudah dibahas bersama seluruh kader, bisa membawa kemenangan untuk Partai Golkar.

"Politik itu adalah menang dan kalah, bukan untung dan rugi. Untuk menang banyak hal yang bisa dilakukan," tambahnya.

Usung Gibran-Teguh

Airlangga secara resmi menyerahkan surat rekomendasi kepada putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakosa untuk Pilkada Solo 2020.

Penyerahan surat rekomendasi itu digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta, Rabu (12/8/2020).

"Pada pertemuan ini, Partai Golkar menyerahkan surat dukungan kepada Mas Gibran dan Mas Teguh untuk maju di Pilkada Solo," ujar Airlangga dalam konferensi pers, dikutip dari Kompas.com.

Bagi Airlangga, dukungan untuk Gibran di Solo merupakan simbol kesolidan kerja sama Partai Golkar dan PDIP.

"Koalisi terbanyak Partai Golkar juga dengan PDIP, dengan demikian tentu simbolisme ini diwujudkan dengan mendukung Mas Gibran di Solo."

"Insya Allah dengan dukungan Partai Golkar dan partai lain, maka Mas Gibran bisa memenangkan Pilkada Solo," ungkapnya.

Baca: Sejumlah Kebijakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Selama Pandemi Covid-19

Baca: 3 Strategi Ketum Golkar Airlangga Hartarto di Pilkada 2020, Terapkan Kebijakan Politik Tanpa Mahar

Sementara itu, terkait kedudukannya sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan di masa pandemi Covid-19.

Kebijakan yang dikeluarkan diharapkan mampu membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19.

Berikut kebijakan Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian yang Tribunnews.com wartakan sebelumnya:

Kartu Prakerja

Diketahui, pemerintah menerbitkan Kartu Prakerja sebagai salah satu insentif untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan penanganan pandemi Covid-19 memerlukan upaya serius yang komprehensif dari semua aspek.

“Mengingat penyebaran Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan mempengaruhi fundamental perekonomian nasional kita,” kata Airlangga dalam pernyataan tertulis, Selasa (1/4/2020) dilansir Kompas.com.

Total anggaran program Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun.

Total jumlah penerima program pada 2020 maksimal sebanyak 5.605.634 orang.

Adapun peserta program per minggu paling banyak 164.872 orang.

“Jenis pelatihan yang dapat diambil dalam program Kartu Prakerja di masa pandemik Covid-19 adalah yang berbasis daring atau online,” ujar Airlangga.

Baca: Menko Airlangga Hartarto Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2020 Minus 0,49 Persen

BLT Petani

Pada April 2020 lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan memberi insentif kepada petani agar tetap bisa menggenjot produksi pangan di tengah pandemi virus corona Covid-19.

Dikutip dari Kompas.com, Airlangga Hartarto menyebut, total insentif yang diberikan pemerintah senilai Rp 600 ribu per bulan.

"Pemerintah memberikan BLT sebesar Rp 600 ribu. Dimana Rp 300 ribu merupakan bantuan tunai dan 300 ribu itu (untuk) sarana prasarana produksi pertanian," kata Airlangga usai rapat kabinet terbatas bersama Presiden Jokowi, 28 April 2020.

Sementara itu, bantuan Rp 300 ribu unuk sarana dan prasarana pertanian terdiri dari alat-alat untuk membantu produksi petani seperti bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya.

Menurut Airlangga, terdapat 2,44 juta petani yang masuk kategori miskin yang perlu diberikan insentif oleh pemerintah.

Dia menyebut penyaluran BLT petani kemungkinan akan sama dengan program bansos lainnya yakni, selama tiga bulan.

Sejumlah Jaring Pengaman

Sementara itu, sejumlah stimulus secara bertahap diluncurkan pemerintah untuk menangani kesulitan ekonomi masyarakat di tengah pandemi.

Dilansir Kontan.co.id, pada April 2020, ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 405,1 triliun, dipergunakan untuk sejumlah program bantuan.

Rinciannya yaitu :

- Jaring Pengaman Kesehatan Rp 75 triliun; untuk pengeluaan layanan kesehatan dan insentif tenaga medis.

- Jaring Pengaman Sosial Rp110 triliun; untuk Program Keluarga Harapan, Program Makanan Pokok/Sembako, pembebasan biaya listrik untuk pelanggan 450 VA selama tiga bulan, insentif perumahan, dan Program Padat Karya.

- Jaring Pengaman Ekonomi Rp 70,1 triliun; untuk ekspansi stimulus fiskal kedua dan subsidi bunga kepada debitur KUR, PNM dan Pegadaian.

- Program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp 150 triliun; untuk paket stimulus di bidang keuangan.

“Rencana kerja strategis pemerintah yang telah ada saat ini tetap diimplementasikan berdasarkan pertimbangan matang dan untuk menyeimbangkan aktivitas ekonomi dan ketahanan perlindungan kesehatan yang juga didukung industri,” tutur Airlangga Hartarto, 23 April 2020.

Baca: Koalisi Partai Golkar, NasDem dan Demokrat Usung Ngurah Ambara-Bagus Kertanegara di Pilkada Denpasar

Kredit Modal Kerja Korporasi

Airlangga Hartarto juga meluncurkan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi padat karya.

Realisasi modal kerja yang dikucurkan ditargetkan mencapai Rp 100 triliun sampai akhir tahun 2021.

Stimulus Pajak

Pemerintah pada 14 Maret 2020 juga mengumumkan paket stimulus untuk menjaga kinerja perekonomian yang tengat tertekan akibat wabah virus corona (Covid-19).

Menko Perkonomian Airlangga Hartarto menyebut, paket stimulus tahap II untuk mengurangi dampak virus corona ke perekonomian, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 22,9 triliun.

"Stimulus Rp 22,9 triliun, ditambah defisit Rp 125 triliun dan paket pertama Rp 10,2 triliun, total paket stimulus mencapai Rp 158,2 triliun," ungkap Airlangga, 14 Maret 2020 dilansir Kompas.com.

(Tribunnews.com/Fajar/Gilang Putranto/Nanda Lusiana)(Kompas.com/Annisa Dea Widiarini/Tsarina Maharani/Kurniasih Budi/Ihsanuddin/Mutia Fauzia)(Kontan.co.id/Yusuf Imam Santoso)