Jumat, 3 Oktober 2025

Pilkada Serentak 2020

Presiden PKS: Kami Berkoalisi dengan PDIP di Pilkada Mataram dan Serang

Sampai saat ini PKS telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk 170 daerah dan beberapa wilayah berkoalisi dengan PDIP.

Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyebut partainya telah bersepakat koalisi memajukan calon kepala daerah di beberapa wilayah yang melaksanakan Pilkada 2020.

Ia menjelaskan, sampai saat ini PKS telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk 170 daerah dan beberapa wilayah berkoalisi dengan PDIP.

"Sudah ada yang kami keluarkan SK (surat keputusan), yaitu Pilkada di Kota Mataram, di Serang juga sudah dikeluarkan SK-nya. Saya kira ada yang lain, tapi saya tidak hapal," ujar Sohibul di kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (24/7/2020).

Baca: PKS dan Demokrat Bakal Usung Ahyar Nasution Dalam Pilkada Kota Medan

Karena itu, Sohibul menyebut pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat yang mengatakan PDIP tidak akan berkoalisi dengan PKS di Pilkada 2020, tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Kami tidak terlalu ambil pusing, silahkan saja sebagai sikap dari partai masing-masing. Tapi, dibeberapa tempat PDIP berkoalisi dengan PKS, bahkan ada yang justru PDIP yang minta PKS," kata Sohibul.

Ia menyebut, PDIP sedang melakukan komunikasi untuk berkoalisi dengan PKS untuk Pilkada di Bangka Belitung dan Jambi.

Baca: Politikus PKS Soroti Permasalahan Pendidikan, Kesehatan, hingga Tingkat Kekerasan Anak saat Pandemi

"Jadi saya tidak melihat steatment itu sesuai dengan realita, tidak realistis. Tapi terserah, silahkan saja," ucap Sohibul.

Djarot: Fakta di Lapangan Memang Sulit Bekerja Sama dengan PKS dan Demokrat

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menjelaskan pernyataan soal ketidakmungkinan partainya itu berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat di Pilkada Serentak 2020.

Ia mengungkapkan bahwa mendapat masukan dari berbagai kalangan agar PDIP tidak berkoalisi dengan partai yang berada di luar koalisi pemerintahan.

Hal itu disampaikannya dalam webinar bertajuk 'Proses Kandisasi di Pilkada 2020: Ruang Gelap yang Penuh Misteri', Kamis (23/7/2020).

"Kemudian saya memang banyak mendapatkan masukan dari berbagai kalangan teman dalam Pilkada sebajknya kita tidak berkoalisi dengan partai di luar pemerintahan, PKS dan Partai Demokrat," kata Djarot.

Baca: PKS Hargai Sikap PDI Perjuangan, Demokrat Mengkritik

"Fakta di lapangan secara kategorisasi memang sulit untuk bisa bekerja sama di dalam lapangan (dengan PKS dan Demokrat)," imbuhnya.

Djarot menjelaskan bahwa sulit menyatukan ideologi partainya dengan PKS dan Demokrat.

Hal itu dibuktikan di banyak daerah yang memang terjadi gap atau jurang pemisah tentang pemahaman ideologi.

Sebab, kerja sama bukan hanya berbicara hitam di atas putih, melainkan juga bagaimana membangun hubungan koalisi yang harmonis demi kepentingan masyarakat.

"Kita akan bekerja sama itu di lapangan bukan di atas kertas, bukan di atas komitmen tanda tangan dan sebagainya tapi di lapangan, memang sulit," ujarnya.

"Saya yakin kalau ini terjadi maka susah membuat sehat demokrasi kita," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan Tribun Medan, Djarot yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan arah koalisi partai berlambang banteng tersebut dalam pilkada serentak mendatang.

Djarot menegaskan PDIP tak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS mengingat kedua partai tersebut berada di luar pemerintahan.

"Partai mengambil keputusan atas dasar pertimbangan ideologis bagaimana pancasila dijalankan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspirasi untuk tidak bekerja sama dengan Partai Demokrat dan PKS banyak saya terima," ujarnya, Minggu (19/7/2020).

Menurut Djarot, keberadaan Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan, sehat bagi demokrasi.

Lagipula, menurut pria yang menjabat sebagai Plt Ketua DPD PDIP Sumut itu, partainya terus mendorong kerjasama politik dengan seluruh partai pengusung pemerintahan Joko Widodo.

Djarot menjelaskan, kerjasama parpol dalam pilkada 2024 merupakan embrio kerjasama Pemilu 2024 yang akan datang.

“PDI Perjuangan terus kedepankan semangat gotong royong dan siap bekerja sama dengan Parpol Pendukung Pemerintah”, ujarnya.

Ia mengatakan sikap PDIP tersebut sebagai reaksi dari mesranya Demokrat dan PKS di luar pemerintahan sebagai oposisi.

"Sikap politik antara Partai Demokrat dan PKS justru memberikan peta ke depan bagaimana kedua partai tersebut semakin beriringan dalam kerjasama politik yang berbeda dengan arah PDIP," tambahnya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved