Isu Dinasti Politik di Pilkada, PDIP Minta Publik Berlaku Adil kepada Gibran dan Nur Azizah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta agar publik berlaku adil terhadap setiap warga negara Indonesia (WNI) yang berniat mengabdi ke masyarakat sebagai calon kepala daerah, dengan tak asal menuduh soal dinasti politik.

Termasuk terhadap Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diusung oleh PDIP di Kota Solo, atau putri Wapres KH Ma'ruf Amin, Nur Azizah, yang diusung PKS dan Partai Demokrat di Tangerang Selatan.

Apalagi, penentu final dari para kepala daerah terpilih bukanlah politisi atau parpol tertentu melainkan rakyat lewat pemilihan.

Baca: Respons Sekjen PDIP Sikapi Hasil Survei yang Menunjukkan Ganjar Pranowo Sebagai Capres Potensial

Hasto mengajak publik agar melihat praktik di negara demokrasi maju sekalipun seperti di Amerika Serikat (AS).

Di sana, semua bisa melihat bagaimana George Bush dan keluarganya eksis dalam jagad perpolitikan negeri itu.

Begitupun dengan keluarga Kennedy. Hal itu tak mengherankan karena ada sifat alamiah di dalam kehidupan politik.

Baca: Megawati Resmikan 20 Kantor PDIP Secara Virtual

"Kalau kita lihat misalnya di Kota Tangsel, ada anak KH Maruf Amin. Jadi bukan karena anak pejabat negara lalu hak politiknya tercabut karena hal tersebut (maju di pilkada). Yang penting rakyat yang menentukan dan memiliki kedaulatan di dalam menentukan pemimpinnya," kata Hasto.Hal itu disampaikan Hasto saat konferensi pers virtual usai peresmian kantor baru PDIP di 20 wilayah, Rabu (22/7/2020).

Hasto mengatakan PDIP tak menutup mata atas kritikan terkait isu dinasti politik.

PDIP, lanjut Hasto, melihat bahwa proses kaderisasi justru harus dimulai dari keluarga, sama seperti pendidikan agama yang dimulai dari keluarga juga. Hal yang sama juga berlaku untuk pendidikan politik.

Pemahaman itu yang membuat PDIP terus membuka ruang pengkaderan calon kepala daerah, baik untuk individu yang selama ini beraktivitas di partai, maupun yang berasal dari luar partai.

Semuanya itu diramu dengan berbagai pertimbangan, direkomendasikan, kemudian harus mengikuti sekolah calon kepala daerah.

"Mas Gibran misalnya. Jelas Mas Gibran adalah anak Presiden Jokowi. Tetapi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam konstitusi partai, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan dan dicalonkan. Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana," katanya.

"Begitu pula proses itu juga dibuka oleh PDI Perjuangan. Yang penting seluruh calon-calon tersebut termasuk Gibran, juga mengikuti seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai," pungkasnya.